BATUBARA, Korannusantara.id – Proyek tanggul Sungai Dalu-dalu di Desa Suka Raja, Kabupaten Batubara, yang menelan anggaran sebesar Rp11,6 miliar dilaporkan ambruk meski baru beberapa bulan selesai dikerjakan. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga karena tanggul tersebut sebelumnya diharapkan mampu melindungi wilayah dari ancaman banjir.
Ambruknya tanggul tersebut kini berdampak langsung pada tiga desa, yakni Desa Suka Raja, Aras, dan Tanah Rendah. Warga setempat khawatir kerusakan itu dapat memicu banjir yang berpotensi merendam permukiman serta lahan pertanian mereka.
Situasi ini mendapat sorotan dari tokoh pemuda Batubara, Fauzi, yang mempertanyakan tanggung jawab pemerintah daerah atas proyek tersebut. Ia menilai persoalan ini bukan sekadar kegagalan konstruksi, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat.
“Ini bukan soal kritik biasa. Ini soal hukum dan keselamatan masyarakat. Bupati wajib menjelaskan, siapa yang bertanggung jawab jika sawah gagal panen, rumah terendam, dan nyawa warga terancam?” tegas Fauzi. Dalam Keterangan kepada Korannusantara.id Jum’at, (10/4/2026).
Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepala daerah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan proyek tersebut belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Warga juga menyoroti tidak adanya kejelasan tindak lanjut perbaikan. Alat berat yang sempat terlihat di lokasi proyek kini tidak lagi berada di tempat, sehingga menimbulkan dugaan bahwa penanganan kerusakan belum berjalan maksimal.
Dalam perspektif hukum, kelalaian dalam pengawasan proyek bernilai besar dapat berpotensi masuk dalam kategori maladministrasi hingga dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang, apabila terbukti anggaran publik tidak digunakan sesuai peruntukannya.
Fauzi pun kembali menegaskan desakan kepada pemerintah daerah untuk segera memberikan kejelasan kepada masyarakat.
“Ini bukan soal politik, tapi nyawa dan hak rakyat. Kami ingin jawaban nyata, bukan janji kosong,” ujarnya.
Jika tidak segera ditangani, kerusakan tanggul dikhawatirkan akan berdampak lebih luas, terutama saat musim hujan tiba. Selain risiko banjir, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga berpotensi menurun apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan secara transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Batubara maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab ambruknya tanggul maupun langkah perbaikan yang akan dilakukan.( RED).
