Korannusantara.id Jakarta – Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan Direktorat PPA-PPO untuk menindak tegas sindikat perdagangan orang berskala internasional yang kerap berujung pada praktik kekerasan. Ia juga menekankan pentingnya pendalaman pola dan modus operandi jaringan tersebut.
Kapolri menyoroti maraknya praktik perdagangan orang dengan modus utama berupa janji pekerjaan. Alih-alih mendapatkan pekerjaan, para korban justru mengalami pemerasan, pemaksaan, hingga kekerasan.
“Mau tidak mau Direktorat PPA dan PPO walaupun dibentuk baru namun yang dihadapi sindikat internasional, sehingga saya harapkan rekan-rekan segera mempersiapkan diri untuk bisa mengejar, kemudian bisa mengetahui modus-modus mereka, bisa bermitra dengan seluruh stakeholder yang ada, tentunya kita kerja sama dengan jaringan counterpart di luar negeri,” ucap Jenderal Sigit saat meresmikan Ditres PPA-PPO pada 11 Polda dan 22 Polres di Bareskrim Polri, Rabu (21/1/2026).
Jenderal Sigit juga mengapresiasi meningkatnya keberanian korban untuk melapor, yang tercermin dari tren laporan yang terus naik.
“Mungkin karena masyarakat yang mulai berani melapor, terima kasih juga penyelesaiannya sangat bagus atau naik 107,6% dibandingkan tahun 2021, dan mudah-mudahan dibentuknya direktorat tingkat polda dan satker di tingkat polres harapan kita gunung es bisa mencair,” ucapnya.
“Artinya kita bisa masuk lebih dalam fakta di lapangan yang saya yakin jauh lebih banyak, namun sekali lagi karena keengganan melapor hal-hal seperti ini seolah-olah di permukaan normal tak terjadi apa-apa,” lanjutnya.
Ia memaparkan bahwa sepanjang 2025 tercatat 403 kasus TPPO dengan 505 tersangka, mencakup berbagai modus seperti PMI ilegal, PSK anak dan dewasa, ABK, hingga pengantin pesanan.
“Rata-rata korbannya baik perempuan maupun laki-laki, biasanya perempuan hal-hal yang bersifat dijanjikan pekerjaan, sama juga laki-laki, artinya ini adalah tantangan ke depan yang akan dihadapi rekan-rekan, oleh karena itu saya mohon rekan-rekan siapkan diri sebaik-baiknya, walaupun ini direktorat baru namun siap bekerja profesional,” imbuhnya.
Kapolri menambahkan, persoalan TPPO kerap dipicu oleh pencarian kerja melalui jalur ilegal. Karena itu, Direktorat PPA-PPO diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap rute-rute rawan.
“jalur-jalurnya kita sudah tahu, dari luar kawasan, masuk melalui Afghanistan, Bangladesh, dan Somalia menuju Asia Tenggara. Kemudian di Asia Tenggara dari Indonesia biasanya lewat melalui Malaysia, kadang Singapura, baru ke negara tujuan seperti Kamboja, Laos, beberapa juga ada yang ke Saudi,” ucapnya. (red)
