Korannusantara.id, Kabupaten Bekasi — Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten Bekasi menuai sorotan. Forum Mahasiswa Bekasi (Formabes) menuding Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi melakukan pemborosan anggaran karena menggelar kegiatan di luar kota, tepatnya di Hotel Grha Merit – Center of Excellence for Merit System & Assessment Center, Bandung, Jawa Barat, pada 7 November 2025.
Ketua Umum Formabes, Wahyu Hidayat, mempertanyakan alasan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di hotel mewah di Bandung, bukan di wilayah Kabupaten Bekasi. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami mempertanyakan berapa besar anggaran yang digunakan oleh panitia seleksi open bidding hingga harus digelar di hotel mewah Bandung. Padahal Presiden dan Gubernur Jabar telah menegaskan larangan kegiatan pemerintahan di hotel mewah atau di luar kota sebagai upaya penghematan anggaran,” ujar Wahyu kepada wartawan, Senin (10/11/2025).
Selain persoalan efisiensi, Wahyu juga menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam proses seleksi administrasi dan rekam jejak peserta JPTP tersebut. Ia menyebut ada indikasi permainan dan potensi jual beli jabatan yang sengaja ditutupi dengan pelaksanaan kegiatan di luar daerah.
“Kami menduga ada praktik tidak transparan dalam proses seleksi ini. Informasi yang kami terima, sejumlah jurnalis sempat diusir dan dilarang meliput kegiatan tersebut. Ini jelas melanggar Undang-Undang Pers dan mencederai prinsip keterbukaan informasi publik,” tegas Wahyu.
Formabes juga menyoroti dugaan adanya jual beli jabatan dalam seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) dan delapan jabatan kepala dinas yang tengah berlangsung. Wahyu mengingatkan agar proses seleksi tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
“Aturan sudah jelas tertuang dalam Pasal 108 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang menekankan promosi jabatan harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jangan sampai ada praktik jual beli jabatan. Aparat penegak hukum (APH) perlu turun tangan untuk mengawasi agar tidak terjadi tindak pidana korupsi,” tandasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya mengonfirmasi pernyataan Wahyu kepada panitia seleksi dan pihak BKPSDM Kabupaten Bekasi terkait tudingan tersebut. (Red)
