Korannusantara.id – Jakarta, 10 September 2025, Universitas Paramadina menggelar seminar publik bertajuk “Reshuffle Menyembuhkan Ekonomi?” yang membahas dampak pergantian Menteri Keuangan terhadap perekonomian nasional.
Acara ini dihadiri oleh Wijayanto Samirin (Ekonom Paramadina), Eisha Maghfiruha Rachbini (Direktur Program INDEF), dan Eko B. Supriyanto (Pemred InfoBank), dengan pengantar dari Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini.
Prof. Didik menegaskan bahwa persoalan utama ekonomi Indonesia berada pada pengelolaan APBN. “Ciri intelektual adalah tidak membisu saat terjadi permasalahan. Universitas Paramadina hadir sebagai semi check and balances. Yang paling berantakan itu adalah APBN, dan di situlah peran Menteri Keuangan sangat krusial,” ujarnya.
Dari sisi sosial-ekonomi, Eisha Maghfiruha Rachbini menyoroti menyusutnya kelas menengah dan meningkatnya pekerja informal hingga 59,4% dari total tenaga kerja. “Kelas menengah justru menyusut 10 juta dalam lima tahun terakhir. Daya beli melemah, sementara RAPBN 2026 menekan ruang fiskal. Reshuffle hanya respons jangka pendek. Yang penting, Menteri Keuangan baru harus fokus pada kualitas belanja dan menjaga keberlanjutan fiskal,” tegasnya.
Sementara itu, Eko B. Supriyanto menilai pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Menurutnya, tantangan utama ada pada korupsi dan ketergantungan pada utang. “Menteri Keuangan memang sentral, tapi ia dikelilingi rimba birokrasi. Problem utama bukan kekurangan uang, tapi kriminal keuangan dan korupsi,” ungkapnya.
Ekonom Paramadina Wijayanto Samirin menekankan bahwa tantangan fiskal semakin berat. Rasio pajak turun ke 9,6%, sementara beban bunga utang berpotensi mencapai 29% dari APBN. “Debt service ratio sudah 42% dari pendapatan negara, padahal batas sehat hanya 25%. Ini tanda ekonomi kita tidak sehat,” jelasnya.
Melalui forum ini, para narasumber menekankan bahwa reshuffle kabinet membawa harapan sekaligus tantangan besar bagi Menteri Keuangan baru dalam menjaga fiskal negara, memperbaiki struktur ekonomi, dan memulihkan kepercayaan publik maupun investor.
( Red )
