KoranNusantara.id,TANJUNGPINANG- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam terus berkomitmen meningkatkan pengamanan di wilayah pelabuhan maritim.
Sebagai salah satu pintu gerbang internasional yang strategis, pelabuhan di Batam dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) sektor transportasi laut yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian, keamanan, dan politik nasional.
Penjelasan itu disampaikan Auditor ISPS Code KSOP Khusus Batam, Daniel Ferdinand Purba, S.Ap., M.H dalam Forum Group Discussion (FGD) Maritim Policy Forum (MPF), Magister Ilmu Pemerintahan (MIP), Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Kamis (11/06/2026).
FGD MPF in dipandu langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UMRAH, Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos, IMAS sebagai moderator.
Dalam paparan Daniel, guna memitigasi berbagai risiko ancaman, KSOP Khusus Batam mengoptimalkan penerapan standar internasional International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.
“ISPS Code sendiri merupakan aturan internasional yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO) di bawah kerangka amandemen SOLAS 1974,”jelasnya.
Menurutnya, regulasi ini dirancang secara khusus untuk mendeteksi sekaligus mencegah tindakan melawan hukum seperti terorisme, sabotase, penyusupan, hingga penyelundupan di area kapal dan fasilitas pelabuhan.
Mengingat pentingnya fungsi pelabuhan dalam mendukung kelancaran rantai pasok logistik, implementasi standar keamanan ini menjadi hal wajib.
Daniel juga menyampaikan, bahwa keterkaitan antara ISPS Code dan perlindungan Objek Vital Nasional sangatlah erat.
“Sistem pengamanan terstandar yang berkelanjutan secara langsung berkontribusi meminimalkan kerentanan infrastruktur penting negara,”tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, lanjut Daniel, KSOP Khusus Batam menjalankan tiga peran utama demi memastikan kepatuhan regulasi maritim tersebut, yaitu sebagai Regulator, Koordinator, dan Pengawas sekaligus Evaluator.
“Sebagai regulator dan pengawas, KSOP secara berkala memonitoring sistem keamanan pada fasilitas pelabuhan serta menindaklanjuti setiap temuan atau rekomendasi guna peningkatan keamanan berkesinambungan,”ungkapnya.
Sementara sebagai koordinator, KSOP Khusus Batam mengoordinasikan jalannya Komite Keamanan Pelabuhan atau Port Security Committee (PSC).
Komite ini melibatkan kolaborasi lintas instansi pertahanan, keamanan, dan vertikal di Batam, mulai dari unsur TNI, POLRI, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Dinas Damkar Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, hingga perwakilan badan usaha pelabuhan dan asosiasi maritim.
Langkah konkret penegangan sistem keamanan ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan wajib, seperti penyusunan Port Facility Security Assessment (PFSA) dan Port Facility Security Plan (PFSP), serta pelaksanaan Training, Drill, dan Exercise bersama instansi terkait.
Penerapan ISPS Code yang ketat ini membawa manfaat besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Secara nasional, kebijakan ini membantu pemerintah dalam mengidentifikasi risiko infrastruktur, melindungi sumber daya alam, meningkatkan ketangguhan maritim, serta memberikan persepsi keamanan yang selaras bagi pemangku kebijakan,”ujarnya kembali.
Di tingkat internasional, jaminan keamanan pelabuhan Batam yang kondusif terbukti mampu meningkatkan kepercayaan mitra industri maritim global, menjaga kelestarian lingkungan laut, serta memosisikan Indonesia sebagai pusat informasi pertukaran data maritim yang kredibel.
Sebagai informasi, FGD menghadirkan 13 Narasumber. Dari unsur pemerintah daerah, hadir Fungsional Perencana Ahli Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H.T.S. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si.; Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Kepulauan Riau, Dr. Ir. Azis Kasim Djou; Kepala Bidang Layanan E-Government dan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Donny Firmansyah, S.T., M.M.; Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi, S.STP, M.Si.; dan Sekeretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Yosli, S.T., M.Si.
Sementara itu, dari sektor swasta hadir Koordinator Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara, Kunto Purbono, serta Vice President Government Relation Prima Energy, Widi Santoso.
FGD-MPF ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi vertikal yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengamanan ruang maritim. Diantaranya Kepala Staf Komando armada I, Laksamana Pertama TNI DR. Arif Badrudin, M.Mgt.Stud.; Dirpamobvit Polda Kepri Kombes Pol, Dr. Rudy Cahya Kurniawan, M.SI.; Kasubdit Patroli Airud Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Efendi Ali SIP.MH.; Auditor ISPS Code Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Daniel Ferdinand Purba, S.Ap., M.H.; Nakhoda KN. Rantos Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban, Aidil Hidayat; dan Plt. Kepala Bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada Kenavigasian Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lina Lusiana, S.A.P., M.H.(rilis)
RED
