KoranNusantara.id,TANJUNGPINANG- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip sound governance atau tata kelola yang baik dalam pengelolaan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Maritim di sektor hulu migas.
Hal ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Maritim Policy Forum (MPF), Magister Ilmu Pemerintahan (MIP), Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Kamis (11/06/2026).
Dalam FGD tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Pengelolaan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Maritim Kepri Melalui Pendekatan Sound Governance”.
FGD pun dipandu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UMRAH, Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos, IMAS sebagai moderator.
Koordinator Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Kunto Purbono menjelaskan, sebagai lembaga yang bertugas mengendalikan dan mengawasi perusahaan migas dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan hulu, SKK Migas memegang peran strategis dalam menjaga aset negara.
“Sektor hulu minyak dan gas bumi merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dilindungi dan dikelola sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,”ucapnya.
Ia juga menjelaskan, SKK Migas beroperasi melalui kantor pusat di Jakarta, dan didukung lima perwakilan regional Sumbagut, Sumbagsel, Kalsul, Jabanusa, dan Pamalu.
Lanjut Kunto, SKK Migas menekankan bahwa pengelolaan Obvitnas Maritim memerlukan koordinasi lintas sektor yang solid.
“Kolaborasi ini mencakup enam pilar utama: pengamanan objek vital, keselamatan operasi, pengawasan aktivitas laut, tanggap darurat, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat,” sebutnya.
Keenam pilar ini dipandang sebagai fondasi tak terpisahkan dalam menjaga keamanan fasilitas produksi lepas pantai.
Kemudian, prinsip sound governance dalam perspektif hulu migas bertumpu pada nilai sustainability menjaga keberlanjutan operasi sekaligus kelestarian lingkungan secara bersamaan.
“Pendekatan ini dinilai krusial mengingat fasilitas migas offshore beroperasi di kawasan yang secara ekologis dan sosial sangat sensitif, di kawasan yang sangat strategis dari aspek ekonomi, geopolitik dan pertahanan nasional. Adanya fasilitas migas juga menjadi simbol kedaulatan negara,” ungkapnya.
Kemudian, hadir juga memaparkan dari KKKS Prima Energy yakni Vice President Government Relations, Widi Santuso.
Widi menyampaikan, Program Pengembangan Masyarakat (PPM) sebagai instrumen penting operasi yang bertanggung jawab.
“Dalam industri hulu migas, PPM bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan penjamin kelangsungan operasi itu sendiri,”ucapnya.
Ia menjabarkan, ada lima alasan mendasarnya, operasi migas kerap berdekatan dengan permukiman lokal, perusahaan membutuhkan hubungan harmonis dengan komunitas sekitar, program ini meredam risiko sosial yang berpotensi mengganggu operasi, mendukung pembangunan daerah, serta menjaga social license to operate.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan Obvitnas Maritim membutuhkan kolaborasi kuat antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan masyarakat.
“Sinergi tiga pilar ini menjadi kunci dalam menjaga keamanan, keselamatan, serta keberlanjutan operasi hulu migas offshore di perairan Indonesia. Dengan pendekatan sound governance yang terintegrasi, SKK Migas optimistis pengelolaan Obvitnas Maritim dapat dijalankan secara efektif demi kepentingan bangsa dan negara,”ujarnya.
FGD tersebut terdapat belasan narasumber. Dari unsur pemerintah daerah, hadir Fungsional Perencana Ahli Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H.T.S. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si.; Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Kepulauan Riau, Dr. Ir. Azis Kasim Djou; Kepala Bidang Layanan E-Government dan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Donny Firmansyah, S.T., M.M.; Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi, S.STP, M.Si.; dan Sekeretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Yosli, S.T., M.Si.
Sementara itu, dari industri migas hadir Koordinator Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara, Kunto Purbono, serta Vice President Government Relation Prima Energy, Widi Santoso.
FGD-MPF ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi vertikal yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengamanan ruang maritim. Diantaranya Kepala Staf Komando armada I, Laksamana Pertama TNI DR. Arif Badrudin, M.Mgt.Stud.; Dirpamobvit Polda Kepri Kombes Pol, Dr. Rudy Cahya Kurniawan, M.SI.; Kasubdit Patroli Airud Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Efendi Ali SIP.MH.; Auditor ISPS Code Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Daniel Ferdinand Purba, S.Ap., M.H.; Nakhoda KN. Rantos Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban, Aidil Hidayat; dan Plt. Kepala Bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada Kenavigasian Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lina Lusiana, S.A.P., M.H.(rilis).
RED
