KoranNusantara.id,TANJUNGPINANG- Ruang laut Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang strategis kini dihadapkan pada tantangan besar dalam menyelaraskan kepadatan jalur transportasi laut dengan perlindungan infrastruktur vital nasional.
Menjawab tantangan tersebut, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang melalui Prodi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) menggelar Focus Grup Discussion (FGD) Maritim Policy Forum (MPF) pada Kamis, (11/06/2026).
FGD MPF tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Pengelolaan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Maritim Kepri Melalui Pendekatan Sound Governance” yang dipandu oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UMRAH, Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos, IMAS. sebagai moderator.
Plt. Kepala Bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan Armada Kenavigasian Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang, Lina Lusiana, S.A.P., M.H. sebagai narasumber menyoroti pentingnya tata kelola ruang laut yang aman dan terintegrasi.
Ia memaparkan bahwa, instalasi kabel dan pipa bawah air yang berstatus sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) Maritim saat ini berada di ruang laut yang sangat padat. Area tersebut juga dimanfaatkan secara bersamaan sebagai alur pelayaran, kawasan pelabuhan, daerah labuh kapal, hingga aktivitas penangkapan ikan.
“Gangguan pada kabel atau pipa bawah air dapat menjadi bahaya navigasi yang serius bagi kapal yang melintas. Sebaliknya, aktivitas pelayaran yang tidak terkendali juga membawa risiko besar terhadap kerusakan instalasi strategis di dasar laut tersebut,” ujar Lina dalam paparannya.
Lina menjelaskan , pihak Distrik Navigasi terus berupaya memastikan ruang gerak kapal tetap aman. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi keandalan SBNP seperti pelampung suar dan menara suar , pemanfaatan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran , serta pengawasan ketat alur pelayaran menggunakan sistem Vessel Traffic Services (VTS) Center Batam dan SROP Sei Kolak Kijang.
Namun, mandat dari Pemerintah Pusat ini tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan penuh dari daerah dan pelaku usaha. Kondisi geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan membuatnya menjadi titik temu berbagai kepentingan global maupun domestik, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan aktivitas Ship-to-Ship (STS).
Kompleksnya pemanfaatan “Ruang Bersama” ini menuntut adanya sinkronisasi data yang akurat agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang laut.
Sebagai langkah konkret ke depan, Distrik Navigasi Tanjungpinang merekomendasikan enam poin penting untuk memperkuat Sound Governance di perairan Kepri.
Pertama, Pelaksanaan forum koordinasi keselamatan dan keamanan pelayaran lintas sektor secara berkala. Kedua, Integrasi data Obvitnas kabel dan pipa bawah air dengan data riil kenavigasian, alur pelayaran, serta daerah labuh kapal.
Ketiga, Pembentukan mekanisme pelaporan dan respons cepat (emergency response) terpadu terhadap gangguan di sekitar instalasi. Keempat, Peningkatan perlindungan pada Zona Keselamatan dan Keamanan (ZKK).
Kelima, Penguatan sinkronisasi data Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan data instalasi pusat. Keenam, Optimalisasi fungsi VTS sebagai instrumen peringatan dini dan monitoring kapal di sekitar koridor pipa dan kabel.
“Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkab/Pemkot), aparat penegak hukum (TNI/Polri/Bakamla), hingga badan usaha pemilik instalasi, diharapkan pemanfaatan ruang laut Kepri tidak hanya mampu memacu roda ekonomi dan logistik, tetapi juga menjamin keselamatan pelayaran secara berkelanjutan,”sebutnya.
FGD MPF ini dihadiri belasan narasumber. Dari unsur pemerintah daerah, hadir Fungsional Perencana Ahli Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H.T.S. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si.; Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Kepulauan Riau, Dr. Ir. Azis Kasim Djou; Kepala Bidang Layanan E-Government dan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Donny Firmansyah, S.T., M.M.; Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi, S.STP, M.Si.; dan Sekeretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Yosli, S.T., M.Si.
Sementara itu, dari sektor swasta hadir Koordinator Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara, Kunto Purbono, serta Vice President Government Relation Prima Energy, Widi Santoso.
FGD-MPF ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi vertikal yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengamanan ruang maritim. Diantaranya Kepala Staf Komando armada I, Laksamana Pertama TNI DR. Arif Badrudin, M.Mgt.Stud.; Dirpamobvit Polda Kepri Kombes Pol, Dr. Rudy Cahya Kurniawan, M.SI.; Kasubdit Patroli Airud Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Efendi Ali SIP.MH.; Auditor ISPS Code Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Daniel Ferdinand Purba, S.Ap., M.H.; Nakhoda KN. Rantos Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban, Aidil Hidayat; dan Plt. Kepala Bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada Kenavigasian Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lina Lusiana, S.A.P., M.H.(rilis)
RED
