Korannusantara.id – Tapanuli Selatan, Dalam tatanan demokrasi modern, peran penting social control dari mulai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Aktivis dan media menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Ketiga elemen tersebut keberadaannya memiliki dasar hukum yang kuat dan bagian dari masyarakat yang memegang peran vital dalam memastikan kebijakan publik berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip transparansi. Hal ini diungkapkan Ketua Umum GEMMA PETA IINDONESIA Baron Harahap kepada awak media, Sabtu 26/7/2025.
Baron Harahap juga menanggapi pemberitaan banyaknya pekerja sosial yang tertangkap tangan karena melakukan pemerasan kepada kepala desa, kepala sekolah sampai permintaan jatah proyek kepada kepala dinas, Ia menilai bahwa peristiwa itu bukan semata-mata pemerasan, tetapi merupakan transaksi kesepakatan antara oknum pekerja sosial dengan oknum pejabat, hal ini didasari karena oknum pekerja sosial menemukan adanya “Borok” oknum pejabat yang bersangkutan sehingga terjadi transaksi kesepakatan yang dikenal dengan istilah suap menyuap atau sogokan agar kasus pejabat tersebut tidak dipublikasikan atau tidak dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum.
“LSM, Aktivis dan Media berfungsi sebagai watchdog atau pengawas independen terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, baik di tingkat desa, daerah, hingga nasional, jadi menurut saya, peristiwa itu bukan pemerasan tapi transaksi kesepakatan, saya minta pihak Aparat penegak Hukum mengejar dasar peristiwa itu terjadi, kalau terbukti keduanya transaksi kesepakatan maka kedua belah pihak diproses hukum.” Ungkap Baron.
Melalui aktivitas riset, analisis, dan advokasi, LSM dan aktivis turut mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan yang berpihak pada masyarakat. Sementara itu, media berperan sebagai saluran informasi publik yang mengedukasi serta menjembatani hasil kerja LSM dan para Aktivis dengan masyarakat luas. Dengan publikasi yang berbasis data dan fakta, media mampu meningkatkan kesadaran kritis publik, serta menjadi wadah aspirasi dan kontrol sosial terhadap kebijakan negara.
Kolaborasi erat antara LSM, Aktivis dan media, diyakini mampu menekan potensi penyalahgunaan wewenang di berbagai level birokrasi. Tidak hanya di lingkup pemerintahan pusat, pemerintahan daerah tetapi hingga ke lini paling bawah yang jauh dari pantauan pemerintah. “Peran ketiga elemen ini penting dan saling melengkapi. LSM menjadi penyedia informasi yang kredibel, Aktivis sebagai penggerak kepentingan publik sementara media menjadikannya bahan publikasi yang mengedukasi dan advokasi publik,” ujar Baron.
Dengan adanya keterbukaan, social kontrol serta pengawasan aktif dari masyarakat sipil melalui media, para Aktivis dan LSM, maka kualitas kebijakan akan ikut meningkat, biokrasi Pemerintahanpun dengan sendiri akan tumbuh dengan baik, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah sehingga menurutkan cost politik.
“Kehadiran LSM, Aktivis dan media yang profesional dan independen memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan memberikan suara terhadap kebijakan publik, masyarakat juga turut menjadi bagian dari sistem pengawasan yang sehat dan dapat menilai para politikus atau tokoh-tokoh Nasional.” Tutup Baron.
LSM, Aktivis dan Media bukan hanya alat kontrol, tetapi juga garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak warga negara, Ketiga elemen penting ini harus terus diberdayakan dan dijaga kemerdekaannya demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, dan akuntabel. *(—-)*
#Stop Kekerasan Dan Diskriminasi Kepada Pekerja Sosial
( Red )
