Korannusantara.id, Jakarta – Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning mengeklaim peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli 1996 menjadi tonggak awal tegaknya reformasi pada Mei 1998.
“Tanpa Kudatuli, tanpa 27 Juli tidak ada reformasi. Tidak ada demokratisasi yang kita perjuangkan. 27 Juli menjadi tonggak reformasi,” ujar Ribka dalam peringatan 29 tahun Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
Kudatuli merupakan peristiwa kelam yang menimpa PDIP, di mana, dilakukan ambil alih secara paksa Kantor DPP PDIP yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri oleh massa pendukung Ketua Umum PDI hasil kongres Medan Soerjadi pada 27 Juli 1996.
Ribka Tjiptaning mengatakan, jika tidak ada peristiwa Kudatuli, maka tidak akan terjadi reformasi di Indonesia. Menurut dia, dengan adanya reformasi semua kalangan masyarakat bisa menjadi pemimpin.
“Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, Bonnie tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah error. Ya, itu nasib namanya,” ucap Ribka.
Lebih lanjut, Ribka juga mengkritik kader-kader yang dianggap melupakan sejarah perjuangan. Dia menilai, masih banyak kader yang tidak tahu apa itu Kudatuli 1996.
“Kita minta DPP lebih selektif menilai kader. Jangan sampai ada yang menikmati kemenangan tetapi lupa perjuangan berdarah-darah,” kata dia.
“Perjuangan PDIP masih belum selesai. Peristiwa Kudatuli harus diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat,” tandas Ribka. (red)
