• Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
Koran Nusantara
  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
No Result
View All Result
  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
No Result
View All Result
Koran Nusantara
No Result
View All Result
  • Home
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Artikel
  • Artis
  • Hukum & Kriminal
  • Kuliner
  • Pendidikan
  • Sports
  • Bisnis
  • Opini
Home Daerah

LBH Medan: Kapolda Sumut Harus Copot Kapolres Asahan, Tahanan Narkoba Makan di Restoran Bukan Kemanusiaan, tetapi Keistimewaan

pujo by pujo
17 November 2026
in Daerah
0
LBH Medan: Kapolda Sumut Harus Copot Kapolres Asahan, Tahanan Narkoba Makan di Restoran Bukan Kemanusiaan, tetapi Keistimewaan
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Medan – Video sejumlah tahanan kasus narkotika yang diajak makan di sebuah restoran bersama anggota kepolisian usai mengikuti konferensi pers di Mapolda Sumatera Utara menuai sorotan publik. Peristiwa yang viral di media sosial tersebut kini mendapat kritik keras dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

Melalui pernyataan sikap yang disampaikan Irvan Saputra, SH, MH, LBH Medan meminta Kapolda Sumatera Utara mengambil tindakan tegas terhadap jajaran kepolisian yang terlibat. Bahkan, LBH Medan mendesak agar Kapolres Asahan dicopot dari jabatannya serta seluruh personel yang terlibat diberikan sanksi tegas.

Dalam pernyataan sikapnya, LBH Medan menilai tindakan membawa tahanan narkotika makan di restoran umum tidak tepat jika hanya dibingkai sebagai bentuk kepedulian atau kemanusiaan.

“Ini bukan kemanusiaan, tapi keistimewaan (privilege),” demikian penegasan LBH Medan dalam rilisnya.

LBH Medan berpandangan, tindakan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Dalam ketentuan tersebut, setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Karena itu, LBH Medan menilai tindakan anggota kepolisian yang membawa tahanan makan di restoran umum perlu dievaluasi secara serius. Tidak cukup hanya dengan memberikan penjelasan atau permintaan maaf kepada masyarakat, tetapi harus ada pertanggungjawaban institusional.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan bahwa orang-orang dalam video viral tersebut merupakan tahanan kasus narkotika dari Polres Asahan.

Menurut Ferry, rombongan anggota kepolisian telah berangkat sejak subuh untuk mengikuti konferensi pers di Mapolda Sumut. Setelah kegiatan selesai, mereka merasa lapar dan memutuskan singgah untuk makan siang.

Ferry menjelaskan, para tahanan turut diajak makan karena anggota tidak tega meninggalkan mereka di dalam mobil. Para tahanan disebut belum makan sejak pagi.

Ia menyebut keputusan tersebut didasari pertimbangan kemanusiaan, bukan karena permintaan para tahanan. Meski demikian, pihaknya mengakui tindakan itu dapat dinilai kurang pantas dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

Polda Sumut juga menyatakan bahwa personel yang terlibat telah ditangani Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk menjalani pemeriksaan terkait peristiwa tersebut.

Perbedaan pandangan antara penjelasan Polda Sumut yang menyebut tindakan itu sebagai pertimbangan kemanusiaan dan kritik LBH Medan yang menilainya sebagai bentuk keistimewaan menjadi persoalan yang kini perlu dijawab secara terbuka.

Di satu sisi, tahanan tetap memiliki hak untuk memperoleh makanan dan perlakuan yang manusiawi. Namun, di sisi lain, pemenuhan hak tersebut semestinya tetap dilakukan dengan memperhatikan prosedur pengawalan, keamanan, serta profesionalitas aparat.

Publik kini menunggu hasil pemeriksaan Propam Polda Sumut, termasuk kejelasan mengenai tanggung jawab pimpinan dan kemungkinan sanksi terhadap personel yang terlibat.

Sebab, profesionalitas aparat penegak hukum tidak hanya diukur dari bagaimana mereka memperlakukan tahanan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan dan standar pelaksanaan tugas.

Views: 6
Tags: Polres AsahanTahanan Kasus Narkoba
Previous Post

Kajati Sumut Beri Penguatan Integritas Bupati Labusel Ajak ASN Jadikan Antikorupsi sebagai Budaya Kerja

Next Post

INSPIRA Badko Banten Desak Pemerintah Hentikan Rencana Pemindahan Badak Jawa

pujo

pujo

Next Post
INSPIRA Badko Banten Desak Pemerintah Hentikan Rencana Pemindahan Badak Jawa

INSPIRA Badko Banten Desak Pemerintah Hentikan Rencana Pemindahan Badak Jawa

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Segenap Pimpinan & Staf DPRD Kota Padangsidimpuan

Segenap Pimpinan & Staf DPRD Kota Padangsidimpuan

Jasa Endorse Pemberitaan KoranNusantara

  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Redaksi
  • Kontak Iklan
  • Tentang Kami
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.