Korannusantara.id – KOTAPINANG, Penguatan integritas dan pencegahan korupsi menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal itu mengemuka dalam Workshop Integritas Aparatur yang menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., di Pendopo Rumah Dinas Bupati Labusel, Selasa (17/11/2026).
Kehadiran Kajati Sumut disambut langsung oleh Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang bersama Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro dan jajaran pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Fery menyampaikan apresiasi atas kesediaan Kajati Sumut memberikan arahan dan pembinaan kepada aparatur Pemkab Labusel. Menurutnya, integritas merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan, kecakapan dan kemampuan seorang aparatur harus berjalan beriringan dengan kejujuran, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan.
Bupati juga mengingatkan seluruh ASN dan pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jadikan integritas sebagai budaya kerja, bukan sekadar slogan. Bekerjalah dengan jujur, disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kajati Sumut Muhibuddin dalam pemaparannya menekankan pentingnya kepatuhan hukum (legal compliance) dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan, pencegahan korupsi harus dimulai sejak awal proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan hingga pengawasan. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat dikenali dan dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
Kajati juga mengingatkan pentingnya memperkuat sistem pengendalian internal, mengenali titik-titik rawan korupsi, serta membangun budaya antikorupsi hingga ke tingkat pemerintahan desa.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan perlu terus diperkuat melalui identifikasi masalah, mitigasi risiko, pengendalian, serta evaluasi secara berkelanjutan.
Kejaksaan, lanjutnya, tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki peran dalam pencegahan dan penguatan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia turut mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap aparatur negara dituntut menjunjung tinggi kejujuran dan tidak membiarkan kepentingan pribadi merugikan hak-hak masyarakat.
Workshop ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kesadaran hukum sekaligus membangun komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bersih, transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
Turut hadir Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Nur Handayani, Koordinator Bidang Intelijen Bani Immanuel Ginting, Ketua DPRD Labusel Ari Winata, Kajari Labusel Alexander Zaldi, Kalapas Kelas III Kotapinang Haris Damanik, Wakapolres Labusel Kompol Moch. Guntur Pryantoko, Danramil 11 Kotapinang Mayor Inf. Hendra Gunawan, Sekda Labusel M. Reza Pahlevi Nasution, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, camat, Pj. Kepala Desa, kepala sekolah, serta undangan lainnya.
( Irfan )



