Medan — Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, membantah informasi yang menyebut dirinya telah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.
Mantan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara itu mengaku kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Senin (2/11/2026) hanya untuk menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi bersama Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI).
Informasi mengenai dugaan pemeriksaan terhadap Sulaiman sebelumnya santer beredar di kalangan jurnalis Kota Medan. Bahkan, sejumlah awak media mengaku melihat dan sempat mengabadikan kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK pada waktu yang disebut-sebut berkaitan dengan pemeriksaan saksi kasus korupsi jalan di Sumut.
Untuk memastikan informasi tersebut, awak media kemudian mengonfirmasi langsung kepada Sulaiman melalui pesan WhatsApp pada Rabu (4/11/2026).
Namun, Sulaiman membantah kedatangannya ke KPK berkaitan dengan penyidikan perkara korupsi jalan di BBPJN Sumut.
“Ke Jakarta menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI). Saat ini abang lagi di Kabupaten Asahan,” jawabnya.
Dalam percakapan tersebut, Sulaiman turut melampirkan undangan kegiatan KPK dalam format PDF yang berlangsung pada 2–3 November 2026. Ia juga membenarkan kehadirannya secara langsung dalam kegiatan tersebut.
“Iya, sebagai Ketua Komwil 1 Sumatera,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk membuktikan keberadaannya di Kabupaten Asahan, Sulaiman mengirimkan foto kegiatan Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI yang berlangsung selama dua hari, 4–5 November 2026.
Ketika awak media kembali menegaskan bahwa terdapat informasi dan dokumentasi mengenai kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK yang dikaitkan dengan pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi jalan, Sulaiman memberikan jawaban lain.
“Iya, konsultasi sama anggota dewan,” katanya.
Saat kembali ditanya apakah kedatangannya tersebut berkaitan dengan pemeriksaan perkara korupsi jalan, ia menjawab singkat, “Nggak ada.”
KPK Belum Menjawab Substansi Konfirmasi
Di sisi lain, KPK belum memberikan penjelasan secara gamblang mengenai benar atau tidaknya Sulaiman Harahap pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, terkesan belum menjawab substansi pertanyaan ketika dikonfirmasi mengenai informasi pemeriksaan Sulaiman pada Senin (2/11/2026).
Alih-alih memastikan apakah pejabat Pemprov Sumut tersebut pernah diperiksa pada tanggal yang dimaksud, Budi hanya menyampaikan bahwa tidak terdapat agenda pemeriksaan atas nama Sulaiman Harahap pada hari ketika konfirmasi dilakukan.
“Hari ini tidak ada jadwal tersebut,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi pada Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut belum menjawab pertanyaan utama awak media. Sebab, konfirmasi yang disampaikan bukan hanya mengenai agenda pemeriksaan pada Jumat (6/11/2026), melainkan juga untuk memastikan apakah Sulaiman pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK pada Senin sebelumnya.
Dengan demikian, hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari KPK yang memastikan ataupun membantah informasi mengenai pemeriksaan Sulaiman Harahap dalam perkara tersebut.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara sendiri telah menyeret sejumlah pihak sebagai tersangka. Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut proyek infrastruktur yang semestinya mendukung konektivitas dan kepentingan masyarakat, tetapi justru terseret dalam dugaan tindak pidana korupsi.
KPK Terus Kembangkan Penyidikan
Dalam perkembangan terbaru, KPK kembali melakukan serangkaian penggeledahan di Sumatera Utara pada Senin–Selasa (9–10/11/2026).
Melalui keterangan yang disampaikan kepada media pada Rabu (11/11/2026), Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penyidik telah menggeledah enam lokasi, terdiri atas dua kantor dan empat rumah.
Dua lokasi perkantoran tersebut masing-masing merupakan Kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II BBPJN Sumut.
Sementara empat lokasi rumah meliputi dua kediaman pihak swasta yang merupakan kontraktor pembangunan jalan, rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Mulyono, serta rumah seorang mantan Kepala Satker di lingkungan BBPJN Sumut.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini. Kegiatan penggeledahan ini masih dalam satu rangkaian penyidikan, yang sebelumnya telah ditetapkan delapan orang sebagai tersangka, di mana tujuh orang di antaranya telah dilakukan penahanan,” kata Budi.
Di tengah perkembangan tersebut, awak media juga berupaya mengonfirmasi informasi penggeledahan di kediaman Mulyono yang berada di Kecamatan Medan Amplas.
Namun, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut itu belum memberikan tanggapan. Meski nomor telepon selulernya beberapa kali dihubungi dan terdengar berdering, sambungan telepon tidak diangkat.
Perkembangan penyidikan yang terus dilakukan KPK tersebut semakin menambah perhatian publik terhadap pengusutan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Sementara itu, informasi mengenai dugaan pemeriksaan terhadap Inspektur Sumut, Sulaiman Harahap, masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab secara resmi oleh lembaga antirasuah.(KCU)
