Jakarta, 11 November 2026 – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyoroti fenomena politik Gibran Rakabuming Raka sebagai persoalan krusial dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, fenomena tersebut perlu menjadi pelajaran penting mengenai politik dinasti, pewarisan pengaruh kekuasaan, etika politik, serta praktik demokrasi dan konstitusi di Indonesia.
Dalam tulisannya berjudul “Gibran, Kelinci Percobaan Ayahnya”, Prof. Didik menilai posisi politik Gibran tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan ambisi politik ayahnya, Joko Widodo (Jokowi).
Ia menggambarkan Gibran sebagai sosok yang harus menanggung beban politik dari perjalanan kekuasaan ayahnya. Bahkan, menurut Didik, Gibran berada dalam posisi politik yang tidak sepenuhnya dibentuk oleh perjalanan kepemimpinannya sendiri.
“Sekarang ketika krisis terjadi jelas dan terang benderang bahwa anak ingusan bernama Gibran patut dikasihani karena berat sekali menanggung beban politik ayahya. Membandingkan Gibran dengan Hatta, Habibie, Sultan Hemengkubowono IX jelas seperti bumi dan langit.”
Didik menilai aktor utama di balik dinamika tersebut bukanlah Gibran, melainkan Jokowi. Ia menyebut Gibran sebagai bagian dari ambisi politik yang berkaitan dengan upaya mempertahankan pengaruh kekuasaan setelah berakhirnya masa jabatan presiden.
Meski demikian, Didik menegaskan bahwa setelah menerima pencalonan, mengikuti kontestasi, dan memperoleh jabatan publik, Gibran tetap memiliki tanggung jawab pribadi atas pilihan politiknya.
Dalam analisisnya, Didik juga menyoroti popularitas politik Jokowi yang dinilainya tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi dan kapasitas kepemimpinan.
Ia menilai popularitas dalam demokrasi langsung tidak otomatis menjadi ukuran kualitas dan kemampuan seseorang dalam menjalankan kepemimpinan nasional.
Didik kemudian mengaitkan posisi politik Gibran dengan konsep “kekuasaan pasca kekuasaan”, yakni kondisi ketika seorang pemimpin yang telah menyelesaikan masa jabatan konstitusionalnya masih berusaha mempertahankan pengaruh politik melalui jaringan kekuasaan.
Menurutnya, upaya mempertahankan pengaruh tersebut berpotensi membentuk pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat.
Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah figur yang dinilainya memiliki kedekatan politik dengan Jokowi di lingkungan pemerintahan Prabowo.
“Gibran sebenarnya adalah bagian dari sebuah eksperimen politik besar, yang dirancang dan berlangsung pada penghujung kekuasaan Jokowi. Setelah Jokowi gagal menyiasati konstitusi dan mencoba berkuasa tiga periode, maka eksperimen ini dijalankan untuk memperpanjang pengaruh politiknya setelah masa jabatan konstitusionalnya berakhir. Inilah yang disebut ‘kekuasaan’ pasca kekuasaan.”
Lebih lanjut, Didik menjelaskan bahwa seorang presiden yang telah menyelesaikan masa jabatannya dihadapkan pada pilihan untuk menghormati batas konstitusi atau mempertahankan pengaruh melalui jaringan politik, partai, kelompok tertentu, maupun anggota keluarga.
Dalam pandangannya, Jokowi memilih mempertahankan pengaruh politik tersebut. Ia menyebut Gibran menjadi bagian dari eksperimen politik dinasti dan pewarisan pengaruh kekuasaan.
Didik juga membandingkan proses pembentukan kepemimpinan tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Agus Salim dengan perjalanan politik Gibran.
Menurutnya, para pendiri bangsa ditempa melalui perjuangan panjang, sedangkan posisi politik Gibran dinilai tidak melalui proses pembentukan kepemimpinan yang sama.
Ia menilai eksperimen politik tersebut membawa risiko besar, bukan hanya bagi Gibran, melainkan juga bagi kualitas demokrasi Indonesia.
Didik turut menyinggung kritik yang pernah disampaikan Panda Nababan dengan menyebut Gibran sebagai “anak ingusan” karena memperoleh jabatan tinggi tanpa melalui proses panjang pembentukan kepemimpinan nasional.
Ia berpandangan bahwa jabatan wakil presiden semestinya menjadi instrumen untuk kepentingan negara dan demokrasi, bukan sarana mempertahankan pengaruh kekuasaan keluarga.
Dalam konteks demokrasi, Didik mengakui bahwa Gibran secara formal mengikuti pemilihan umum dan memperoleh mandat elektoral. Namun, menurutnya, terdapat persoalan mengenai proses dan penggunaan kekuasaan yang dinilai menjadi penopang utama perjalanan politik tersebut.
Didik juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, putusan tersebut membuka jalan bagi Gibran untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.
Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pelajaran mengenai pentingnya menjaga independensi institusi konstitusional dari kepentingan keluarga penguasa.
Selain persoalan konstitusi dan politik dinasti, Didik menekankan pentingnya etika politik dalam proses memperoleh kekuasaan.
Menurutnya, kemenangan elektoral memang memberikan legitimasi hukum dan demokratis, tetapi tidak serta-merta menghapus persoalan etika yang muncul selama proses memperoleh kekuasaan.
“Legitimasi elektoral bisa diperoleh dalam pemilihan umum yang legal tetapi tidak dengan sendirinya menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan.”
Didik menilai fenomena Gibran harus menjadi bahan evaluasi bagi perjalanan demokrasi Indonesia, terutama terkait kesetaraan kesempatan, netralitas kekuasaan, keadilan kompetisi politik, serta penghormatan terhadap konstitusi.
Ia mengingatkan bahwa praktik politik yang mencampurkan kepentingan keluarga dengan institusi negara berpotensi merusak fondasi demokrasi.
Di akhir tulisannya, Didik kembali menempatkan Gibran sebagai sosok yang menanggung beban politik dari eksperimen kekuasaan ayahnya. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut masa depan politik Gibran, tetapi juga menjadi ujian bagi kualitas demokrasi Indonesia.
