Korannusantara.id, Jakarta – Generasi Pemuda Presisi Nusantara (GPPN) menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi terhadap komitmen, langkah strategis, serta dedikasi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Kantor Staf Presiden dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
GPPN menilai penguatan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program pemerintah merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan strategis nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut juga perlu disertai percepatan penyelesaian berbagai hambatan implementasi serta penanganan persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat.
Koordinator Nasional Generasi Pemuda Presisi Nusuntara (GPPN), Nasky Putra Tandjung, menegaskan bahwa pengawalan program prioritas nasional perlu dilakukan secara konsisten, terukur, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan publik, dengan mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan manfaat, transparansi, serta akuntabilitas.
“Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kami dari Generasi Pemuda Presisi Nusantara menyampaikan dukungan dan apresiasi atas komitmen serta dedikasi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran dalam mengawal program prioritas nasional. Pengawalan ini penting agar kebijakan dan program strategis pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Nasky dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Nasky, pengawalan program prioritas nasional membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang efektif, mekanisme pemantauan berkala, serta evaluasi berbasis data. Setiap hambatan dalam pelaksanaan kebijakan perlu diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara terukur agar pencapaian target pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan indikator capaian yang jelas agar pelaksanaan program pemerintah dapat dipantau serta dipertanggungjawabkan kepada publik.
GPPN berpandangan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran, jumlah kegiatan, ataupun tingkat penyerapan anggaran. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin melalui hasil konkret, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar, terbukanya lapangan kerja, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Prinsip utamanya adalah memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengawalan KSP perlu terus diperkuat melalui koordinasi yang efektif, pemantauan berbasis data, penyelesaian hambatan birokrasi, dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program. Dengan demikian, anggaran negara dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi kepentingan publik,” ungkapnya.
Kawal Program Strategis demi Manfaat Nyata bagi Rakyat
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Nasky berpandangan bahwa pengawalan program prioritas nasional harus dilaksanakan secara berkelanjutan, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks ini, KSP berperan mendukung Presiden dalam mengawal pelaksanaan agenda prioritas, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan.
Ia menilai sejumlah agenda strategis nasional, mulai dari penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan hilirisasi dan industrialisasi, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pemerataan pelayanan kesehatan dan penciptaan lapangan kerja, membutuhkan pengawalan yang konsisten agar pelaksanaannya berjalan efektif dan manfaatnya dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, pengawalan program-program tersebut perlu disertai evaluasi yang berorientasi pada hasil, dengan memperhatikan kesesuaian pelaksanaan terhadap sasaran, efektivitas penggunaan anggaran, pemerataan manfaat, dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Program prioritas nasional harus menghadirkan dampak yang konkret. Masyarakat perlu merasakan akses pelayanan yang semakin baik, kesempatan ekonomi yang semakin luas, dan manfaat pembangunan yang semakin merata. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, pengawasan implementasi, serta evaluasi berbasis hasil harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
GPPN Serukan Penguatan Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil
Lebih lanjut, Nasky menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada kinerja pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas pemuda, dan berbagai elemen masyarakat sipil.
Dalam hal ini, GPPN memandang partisipasi publik yang konstruktif sebagai bagian penting dalam memperkuat literasi kebijakan, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Kritik dan evaluasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat sepanjang disampaikan secara objektif, berbasis fakta, dan berorientasi pada perbaikan.
Sebagai organisasi kepemudaan yang mendorong kolaborasi, literasi, dan pengabdian kepada masyarakat, GPPN menyatakan kesiapan untuk berkontribusi melalui edukasi publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta penyampaian aspirasi secara konstruktif guna mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Nasky juga berharap KSP terus memperkuat mekanisme tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat mendorong penyelesaian konkret yang terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pengawalan program prioritas harus memastikan adanya kesinambungan antara arahan Presiden, pelaksanaan oleh kementerian dan lembaga, serta kebutuhan masyarakat di lapangan. Ukuran akhirnya adalah manfaat yang nyata, pemerataan hasil pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Nasky, alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta, menegaskan bahwa GPPN mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia berharap pengawalan yang dilakukan KSP di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dapat terus memperkuat koordinasi pemerintahan dalam merealisasikan agenda pembangunan nasional, sekaligus memastikan berbagai program strategis pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
“Bagi kami, keberhasilan program prioritas nasional harus tercermin dari manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat. Semangat kolaborasi, integritas, dan tanggung jawab dalam mengawal kebijakan publik perlu terus diperkuat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi secara konstruktif, mengawal pelaksanaan pembangunan, dan bersama-sama mendorong terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.
