Korannusantara.id – JAKARTA, Akademisi dan pengamat sosial politik Rocky Gerung mengajak mahasiswa dan aktivis membangun gerakan kritis yang didasarkan pada pemahaman ideologi, analisis kebijakan, dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, demonstrasi tidak cukup hanya menyuarakan penolakan, tetapi juga harus disertai argumentasi kuat dan solusi konkret.
Pesan tersebut disampaikan Rocky dalam diskusi publik bertajuk “Pasal 33 UUD 1945: Antara Demokrasi Ekonomi, Sosialisme dan Kapitalisme” yang diselenggarakan Indonesia Youth Epicentrum di Park Hotel Cawang, Jakarta, Senin (19/10/2026). Diskusi itu menghadirkan Rocky Gerung dan Asep Kusnanto dari Wellbeing Institute, dengan jurnalis senior Hersubeno Arief sebagai moderator.
“Saya ingin Anda demo, tapi demo pakai otak,” ujar Rocky.
Ia menekankan, mahasiswa perlu memahami persoalan dan kebijakan yang dikritik agar gerakan tidak berhenti pada tuntutan, tetapi mampu menawarkan alternatif penyelesaian yang relevan.
Pembahasan juga menyoroti Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan demokrasi ekonomi, yang mengamanatkan pengelolaan perekonomian dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, kebijakan pemerintah perlu dievaluasi berdasarkan transparansi, akuntabilitas, pemerataan manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Termasuk dalam hal ini program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mahasiswa dinilai memiliki peran penting untuk menguji efektivitas program, penggunaan anggaran, serta manfaat yang diterima masyarakat melalui data dan bukti yang dapat diverifikasi.
Sementara itu, Asep Kusnanto menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat (public engagement) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
“Dari era kemerdekaan sampai sekarang ada satu yang tidak muncul, yaitu public engagement,” kata Asep.
Menurutnya, persoalan publik tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan. Dibutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencari solusi yang tepat.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa demonstrasi tetap menjadi bagian penting dari demokrasi. Namun, kekuatan gerakan mahasiswa tidak hanya diukur dari besarnya aksi, melainkan juga dari ketajaman analisis, akurasi data, kejelasan tuntutan, dan solusi yang ditawarkan.
Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjalankan peran sebagai kekuatan intelektual dan kontrol sosial untuk mendorong kebijakan publik yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
