Korannusantara.id – Jakarta, Evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran banyak hal yang yang disampaikan massa aksi PMKRI Selain karhutla dan kebijakan anggaran aksi tersebut turut membawa isu Papua melalui pernyataan sikap Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI). Selasa 20/10/2026.
Dalam siaran pers berjudul “2 Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran: PP PMKRI Melihat Papua Dikepung Militer dan Buldozer, Bukan Janji Kesejahteraan dan Kedamaian”, PMKRI mengevaluasi pendekatan pemerintah terhadap persoalan keamanan dan pembangunan di Papua.
Melalui Lembaga HAM dan Otonomi Khusus Papua, PMKRI menilai pendekatan keamanan serta ekspansi proyek pembangunan berisiko memperpanjang persoalan ketidakadilan apabila tidak disertai perlindungan hak masyarakat adat dan penyelesaian akar konflik.
Pernyataan tersebut juga menyinggung laporan mengenai korban kekerasan, pengungsian internal, serta ekspansi proyek perkebunan, pertambangan, dan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua.
PMKRI kemudian menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yakni:
- Membatalkan proyek strategis nasional di Papua Selatan, khususnya di Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
- Menarik pasukan militer organik dan nonorganik dari seluruh wilayah Papua.
- Menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek utama dalam kebijakan pembangunan, termasuk dengan mendengarkan aspirasi perempuan, generasi muda, dan masyarakat asli Papua.
- Membuka ruang dialog Jakarta-Papua sebagai jalan demokratis untuk menyelesaikan akar konflik.
- Menanggapi seruan negara-negara Forum Kepulauan Pasifik terkait situasi kemanusiaan di Papua secara serius dan terbuka.
Sikap tersebut disampaikan Alpius Uropmabin selaku Ketua Lembaga HAM dan Otonomi Khusus Papua PMKRI.
