Korannusantara.id – Jakarta, Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Kamis (24/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan dan verifikasi secara menyeluruh terhadap dugaan persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan.
Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, mengatakan persoalan mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dengan mengedepankan pemeriksaan yang objektif dan transparan.
“Polemik persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik wajib diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan ini terus berkembang tanpa adanya kepastian dari pihak yang berwenang,” tegas Novrizal.
Menurut Novrizal, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap dokumen yang dipersoalkan, termasuk melalui pemeriksaan forensik apabila diperlukan. Selain itu, aparat penegak hukum diminta melakukan verifikasi langsung kepada lembaga pendidikan yang disebut menerbitkan dokumen akademik tersebut.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan keaslian dan kesesuaian dokumen dengan data resmi yang tercatat pada lembaga pendidikan terkait.
“Persoalan ini sudah menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Jangan biarkan polemik berlarut-larut sehingga menimbulkan berbagai asumsi. Kepastian hanya dapat diperoleh setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga membentangkan sejumlah spanduk yang menampilkan foto Iman Irdian Saragih dan Chairil Mukmin Tambunan dengan tulisan “Usut Tuntas Dugaan Ijazah Palsu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.”
GARANSI dan AMPPUH menegaskan, apabila terdapat laporan, dokumen, atau informasi yang mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan seorang pejabat publik, aparat penegak hukum dinilai perlu melakukan klarifikasi dan verifikasi secara profesional.
Koalisi menyatakan tuntutan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong adanya kepastian hukum berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan resmi.
“Yang kami minta sederhana, periksa secara profesional. Jika dokumennya benar dan sesuai dengan data resmi, tentu harus disampaikan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran hukum, maka prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Novrizal.
Koalisi juga meminta Bareskrim tidak hanya memeriksa pihak yang mempersoalkan dokumen tersebut, tetapi turut melakukan verifikasi kepada pihak yang berwenang menerbitkan maupun menyimpan data akademik.
Menurut mereka, langkah tersebut diperlukan agar seluruh informasi yang berkembang dapat diuji berdasarkan data dan alat bukti yang sah.
Sebelumnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan juga menjadi sorotan sejumlah pihak. Informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian dokumen tersebut kemudian mendorong permintaan agar dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan oleh institusi yang berwenang.
AMPPUH dan DPP GARANSI kembali menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan opini maupun tekanan politik.
Massa berharap Bareskrim Polri dapat memberikan kepastian hukum melalui proses pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Namun, koalisi menyatakan akan mempertimbangkan aksi lanjutan sekaligus menyampaikan laporan dan dokumen pendukung secara resmi kepada aparat penegak hukum.
“Insyaallah, dalam waktu dekat kita akan menggelar aksi lanjutan sekaligus menyampaikan laporan secara resmi. Kami ingin persoalan ini diperiksa berdasarkan fakta dan bukti, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum,” pungkas Novrizal.
