JAKARTA, Korannusantara.id — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pembangunan wilayah kepulauan dalam audiensi bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Audiensi tersebut dipimpin Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah dan diterima oleh Pimpinan BAM DPR RI, Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si.
Dalam pertemuan itu, KAMMI membahas pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai salah satu upaya memperkuat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan Indonesia.
KAMMI menilai karakteristik geografis wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur, konektivitas, pelayanan publik, maupun aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah mengenai Dana Khusus Kepulauan (DKK). KAMMI berharap skema pendanaan tersebut dapat dirancang dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah kepulauan.
Beberapa aspek yang dinilai dapat menjadi pertimbangan antara lain luas wilayah laut, jumlah pulau, tingkat konektivitas, serta biaya logistik dan pelayanan publik yang relatif tinggi di sejumlah wilayah kepulauan.
KAMMI berharap skema pendanaan yang sesuai dengan karakteristik tersebut dapat membantu daerah meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain pendanaan, pembahasan juga menyentuh pengelolaan potensi maritim di daerah. KAMMI berharap kebijakan yang disusun nantinya dapat memberikan ruang yang optimal bagi daerah untuk mengembangkan potensi kelautan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Potensi tersebut mencakup sektor perikanan, ekonomi kelautan, pariwisata bahari, hingga berbagai kegiatan ekonomi berbasis sumber daya laut. Pengelolaan yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di daerah.
Dalam audiensi tersebut, KAMMI juga menyampaikan pentingnya memperhatikan peran generasi muda dalam pembangunan wilayah kepulauan.
Menurut KAMMI, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi dan potensi maritim. Pendidikan, kewirausahaan, inovasi, serta penguasaan teknologi maritim dinilai menjadi bagian yang penting untuk mempersiapkan generasi muda di wilayah kepulauan.
Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi dan sosial di daerahnya.
Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah mengatakan perhatian terhadap RUU Daerah Kepulauan merupakan bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Keadilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari perspektif wilayah daratan. Daerah kepulauan memiliki tantangan, kebutuhan, dan potensi yang berbeda. Karena itu kami mendorong hadirnya Dana Khusus Kepulauan yang berkeadilan, penguatan kewenangan pengelolaan wilayah maritim oleh daerah, serta peningkatan peran generasi muda sebagai motor pembangunan dan penggerak ekonomi kepulauan di masa depan,” ujar Ahmad Jundi Khalifatullah.
KAMMI mengapresiasi sambutan dan perhatian yang diberikan pimpinan serta jajaran BAM DPR RI dalam menerima berbagai aspirasi tersebut.
KAMMI berharap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak, termasuk kalangan mahasiswa, dapat menjadi bagian dari proses pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih merata, pengembangan potensi maritim, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah kepulauan Indonesia.
