Korannusantara.id – Jakarta, Independensi Bank Indonesia (BI) dinilai tidak seharusnya dimaknai sebagai kebebasan bank sentral untuk berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah. Koordinasi antara BI dan pemerintah justru diperlukan untuk memastikan kebijakan ekonomi nasional berjalan selaras, khususnya dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Handi Risza Idris, Wakil Rektor Universitas Paramadina, dalam pemikirannya mengenai independensi Bank Indonesia dan arah kebijakan moneter nasional.
Menurut Handi, Undang-Undang Bank Indonesia secara tegas mengatur pentingnya koordinasi dan konsultasi antara BI dengan pemerintah. Kebijakan moneter tidak dapat berjalan sendiri karena sejumlah persoalan ekonomi membutuhkan dukungan kebijakan di sektor lain.
“Independensi Bank Indonesia bukan berarti berjalan sendiri tanpa menyelaraskan diri dengan pemerintah. Koordinasi menjadi sebuah keharusan, meskipun koordinasi itu berbeda dengan subordinasi,” demikian pemikiran Handi.
Ia menjelaskan, pengendalian inflasi, misalnya, membutuhkan sinergi dengan kebijakan pangan dan jalur distribusi. Sementara stabilitas nilai tukar juga berkaitan dengan penguatan ekspor, peningkatan investasi, serta perbaikan neraca pembayaran.
Handi menilai, pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan bauran kebijakan yang mencakup kebijakan fiskal, investasi, industri, hingga reformasi struktural. Karena itu, hubungan antara pemerintah dan bank sentral perlu ditempatkan dalam kerangka koordinasi kebijakan, bukan menjadikan BI sebagai lembaga yang kehilangan ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan mandat dan penilaian profesionalnya.
Menurutnya, koordinasi berarti pemerintah dan bank sentral saling berbagi informasi serta menyelaraskan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing. Sementara subordinasi dapat terjadi apabila bank sentral kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan secara profesional sesuai mandat yang diberikan kepadanya.
“Indonesia tidak membutuhkan bank sentral yang sekadar mengikuti arah angin politik, melainkan lembaga independen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah kencangnya badai global,” ujarnya.
Handi juga menyoroti pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang disebut telah memicu perhatian terhadap perkembangan pasar keuangan, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah dan pasar saham. Kondisi tersebut, menurutnya, meningkatkan perhatian publik terhadap arah kebijakan moneter serta keberlanjutan independensi bank sentral.
Ia menegaskan, independensi BI pada dasarnya dapat berjalan bersamaan dengan koordinasi intensif bersama pemerintah. Dalam menjalankan mandatnya, BI memiliki sejumlah instrumen kebijakan, mulai dari suku bunga, kebijakan makroprudensial, operasi pasar, hingga penguatan sistem pembayaran digital.
Berbagai instrumen tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, memperkuat ketahanan sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Handi menambahkan, penunjukan gubernur BI yang baru akan menjadi perhatian penting bagi pasar keuangan. Pemimpin baru BI diharapkan tetap berfokus pada mandat utama bank sentral, sekaligus memperkuat koordinasi dengan kebijakan fiskal pemerintah dan lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara koordinasi kebijakan dan independensi kelembagaan. Menurutnya, bank sentral perlu mampu bekerja bersama pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi, namun tetap mempertahankan kewenangan profesionalnya dalam menentukan kebijakan sesuai mandat.
Dengan demikian, independensi BI tidak semestinya diposisikan sebagai hambatan bagi pemerintah. Sebaliknya, independensi merupakan salah satu mekanisme penting untuk menjaga kredibilitas dan stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika ekonomi domestik maupun tekanan global.
Handi menggambarkan kebijakan ekonomi seperti seorang pengemudi yang harus mampu menentukan kapan mempercepat dan kapan mengerem. Yang terpenting, menurutnya, adalah memastikan arah kebijakan tetap sesuai dengan tujuan menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian nasional.
