Korannusantara.id – Jakarta, Kondisi ekonomi nasional yang masih dibayangi ketidakpastian global serta melemahnya daya beli masyarakat dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027 dan menuju 8 persen pada 2029.
Indonesia Youth Epicentrum (IYE) menilai target tersebut memang mencerminkan optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya pulih, pemerintah diminta tidak hanya mengedepankan ambisi angka pertumbuhan, tetapi juga melakukan reformasi kebijakan dan efisiensi anggaran secara nyata.
Menurut IYE, tekanan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga melemahnya daya beli masyarakat masih menjadi persoalan yang dirasakan langsung oleh publik.
“Target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah tentu patut diapresiasi karena menunjukkan optimisme untuk membawa Indonesia keluar dari tekanan ekonomi global. kondisi hari ini juga harus dilihat secara realistis, karena masyarakat masih menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan tekanan biaya hidup,” ujar IYE dalam keterangannya, Minggu.
Selain menargetkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menetapkan target defisit APBN berada pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat kemiskinan turun menjadi 6–6,5 persen, serta angka pengangguran berada di rentang 4,3–4,87 persen.
IYE menilai target-target tersebut hanya dapat dicapai apabila pemerintah mampu memperkuat implementasi kebijakan ekonomi secara konkret dan disiplin dalam pengelolaan anggaran negara.
Menurutnya, pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan kebutuhan belanja pembangunan yang terus meningkat. Di sisi lain, ruang fiskal dinilai semakin sempit sementara kebutuhan pembiayaan program prioritas terus bertambah.
IYE mengapresiasi langkah efisiensi anggaran yang mulai dilakukan pemerintah, termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan kunjungan luar negeri pejabat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah kondisi ekonomi yang belum menentu.
“Langkah penghematan memang perlu dilakukan agar anggaran negara lebih fokus pada sektor prioritas seperti ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Namun demikian, IYE menilai upaya efisiensi tidak akan berjalan maksimal apabila pemerintah tidak berani melakukan pembenahan menyeluruh terhadap birokrasi yang selama ini dinilai terlalu gemuk dan boros anggaran.
IYE menyoroti masih tingginya belanja rutin kementerian dan lembaga, mulai dari rapat-rapat teknis, belanja alat tulis kantor, hingga berbagai pengeluaran penunjang lainnya yang dianggap kurang produktif dan tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.
Selain itu, bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga dari 34 menjadi 48 dinilai berpotensi memicu pembengkakan belanja negara melalui peningkatan biaya operasional, gaji, tunjangan, hingga fasilitas pendukung birokrasi.
“Dengan bertambahnya kementerian, otomatis biaya operasional, gaji, tunjangan, staf khusus, hingga fasilitas pendukung ikut meningkat. Ini harus menjadi perhatian serius di tengah semangat efisiensi anggaran,” ujar IYE.
IYE juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan jabatan non-esensial seperti staf khusus, utusan khusus, hingga pembantu juru bicara yang dinilai tidak terlalu mendesak dalam situasi ekonomi saat ini.
Menurut IYE, reformasi birokrasi dan efisiensi belanja negara harus benar-benar diwujudkan agar target pertumbuhan ekonomi tidak sekadar menjadi angka di atas kertas.
“Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan pemulihan ekonomi nasional, bukan justru memperbesar beban belanja birokrasi,” tutup IYE.
