JAKARTA | Korannusantara.id – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi Hardiknas 2026: Ke Mana Arah Pendidikan Bangsa?” di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Diskusi tersebut menyoroti berbagai persoalan mendasar pendidikan nasional mulai dari pengelolaan anggaran, kesejahteraan guru honorer, hingga ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Analis Kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen RI Nur Berlian V. Ali, Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) Agung Pardini, Sekretaris Jenderal PP KAMMI Nazmul Watan, serta Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Arsandi.
Sekretaris Jenderal PP KAMMI, Nazmul Watan, menilai anggaran pendidikan nasional saat ini mengalami tekanan serius akibat pengalihan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, sekitar Rp223 triliun anggaran pendidikan dialihkan untuk program MBG atau setara 29 persen dari total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 yang mencapai Rp769 triliun.
Nazmul juga menyoroti kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih jauh dari layak. Ia menyebut terdapat sekitar 2,6 juta guru honorer atau sekitar 56 persen dari total guru di Indonesia yang masih menerima gaji berkisar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan.
Karena itu, ia menilai anggaran program MBG seharusnya dipisahkan dari dana pendidikan agar kualitas pendidikan nasional serta kesejahteraan tenaga pendidik tidak semakin terabaikan.
Sementara itu, Analis Kebijakan PSKP Kemendikdasmen RI, Nur Berlian V. Ali, mengungkapkan bahwa sekitar 3,5 juta anak di Indonesia saat ini tidak bersekolah.
Ia menyebut faktor ekonomi dan tuntutan bekerja menjadi penyebab utama banyak anak tidak melanjutkan pendidikan.
“Perlu dilakukan percepatan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak, khususnya pada jenjang SD yang tingkat kerusakannya mencapai sekitar 60 persen. Kerusakan ringan seharusnya bisa segera ditangani menggunakan dana BOS sebelum berkembang menjadi kerusakan berat,” ungkapnya.
Nur Berlian juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan program revitalisasi sekolah untuk memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan nasional.
Program tersebut menyasar 10.440 satuan pendidikan dengan komposisi 78 persen sekolah negeri dan 22 persen sekolah swasta. Fokus terbesar diarahkan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4.053 sekolah dengan total anggaran mencapai Rp4,89 triliun.
Di sisi lain, Peneliti IDEAS Agung Pardini menilai dunia pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan struktural yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia nasional.
Ia memaparkan sejumlah tantangan utama pendidikan Indonesia mulai dari fenomena “kebocoran pendidikan”, learning loss, ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, hingga ketimpangan sistemik antarwilayah.
Agung juga menyoroti fenomena “kekosongan kognitif” dalam sistem pendidikan Indonesia. Berdasarkan data World Bank melalui Human Capital Index 2020, rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia mencapai 12,4 tahun, namun hanya menghasilkan ekuivalen kemampuan kognitif sebesar 7,8 tahun pembelajaran efektif.
“Artinya terdapat sekitar 4,6 tahun waktu belajar yang tidak benar-benar menghasilkan penguatan kapasitas dan kompetensi peserta didik,” jelasnya.
Menurut Agung, persoalan pendidikan nasional tidak hanya berkaitan dengan lamanya masa sekolah, tetapi juga efektivitas proses pembelajaran dalam membangun kemampuan berpikir, literasi, dan kompetensi peserta didik.
Ia juga menilai ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja masih menjadi persoalan serius yang memicu tingginya angka pengangguran terdidik.
Sebagai penutup, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, menegaskan bahwa cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa pembenahan serius di sektor pendidikan.
Menurutnya, pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari akses pendidikan yang belum merata, kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan, hingga kesejahteraan guru honorer yang belum memadai.
