Jakarta – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, perwakilan Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (KSARBUMUSI) yang juga dikenal sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG), Djoko Wahyudi, menyoroti persoalan ketenagakerjaan Indonesia yang dinilai masih berkutat pada seremoni tahunan tanpa perubahan substansial.
Dalam refleksi kritis bertajuk “Dari Seremonial ke Substansi: Menata Ulang Arah Ketenagakerjaan Indonesia”, Djoko menilai momentum May Day seharusnya tidak hanya menjadi ajang mobilisasi massa dan tuntutan jangka pendek, melainkan ruang evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan tenaga kerja nasional.
“Selama ini peringatan Hari Buruh masih terlalu sering terjebak pada rutinitas simbolik dan pendekatan populis. Padahal tantangan ketenagakerjaan hari ini jauh lebih kompleks dibanding sekadar isu upah,” kata Djoko dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Ia menyoroti perubahan global yang berlangsung cepat, mulai dari otomatisasi industri, digitalisasi, kecerdasan buatan, hingga persaingan investasi antarnegara yang semakin ketat. Menurutnya, pendekatan lama dalam mengelola isu ketenagakerjaan sudah tidak lagi memadai menghadapi dinamika tersebut.
Djoko mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai sekitar 149-150 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 5 persen. Namun di balik itu, sekitar 57-59 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal.
“Ini artinya problem kita bukan sekadar menciptakan lapangan kerja, tetapi bagaimana menghadirkan pekerjaan yang layak, produktif, dan memiliki perlindungan yang jelas,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang masih tertinggal dibanding negara-negara maju di Asia. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada daya saing industri nasional dan ruang peningkatan kesejahteraan pekerja.
“Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih jauh di bawah Jepang maupun Korea Selatan. Kalau produktivitas rendah, maka kemampuan industri meningkatkan upah secara berkelanjutan juga terbatas,” katanya.
Selain itu, Djoko menilai ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri atau skill mismatch masih menjadi persoalan serius. Mayoritas tenaga kerja Indonesia, kata dia, masih didominasi lulusan pendidikan menengah ke bawah, sementara dunia industri bergerak menuju kebutuhan tenaga kerja berbasis teknologi dan keterampilan spesifik.
Akibatnya, muncul paradoks antara tingginya angka pencari kerja dan kebutuhan industri yang tidak terpenuhi.
“Lowongan ada, pengangguran juga ada. Ini menunjukkan sistem pengembangan SDM kita belum sinkron dengan kebutuhan pasar kerja,” ucapnya.
Djoko turut mengkritik pemerintah yang dinilai masih bersifat reaktif dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan. Regulasi disebut kerap berubah mengikuti tekanan politik jangka pendek tanpa arah jangka panjang yang konsisten.
Menurutnya, kondisi itu memengaruhi kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan dunia usaha maupun pekerja.
Tak hanya pemerintah, Djoko juga meminta dunia usaha dan serikat pekerja melakukan introspeksi. Dunia usaha dinilai perlu melihat investasi terhadap pekerja sebagai strategi jangka panjang, bukan sekadar beban biaya produksi.
Sementara itu, serikat pekerja disebut harus mulai bertransformasi menjadi mitra strategis dalam peningkatan produktivitas dan pengembangan keterampilan tenaga kerja.
“Serikat pekerja ke depan tidak cukup hanya kuat dalam mobilisasi massa. Harus mampu menjadi bagian dari solusi, termasuk dalam peningkatan kualitas SDM dan hubungan industrial yang sehat,” jelasnya.
Ia menegaskan Indonesia kini menghadapi persaingan ketat dengan negara seperti Vietnam, India, dan Bangladesh dalam menarik investasi industri padat karya. Faktor penentunya, kata dia, bukan hanya soal murahnya upah, tetapi kualitas SDM, stabilitas hubungan industrial, dan kepastian regulasi.
Karena itu, Djoko mendorong agar May Day 2026 menjadi titik balik perubahan paradigma dalam melihat isu ketenagakerjaan nasional.
“Kita harus berani bergeser dari retorika menuju implementasi, dari konfrontasi menuju kolaborasi, dan dari kepentingan jangka pendek menuju visi pembangunan manusia jangka panjang,” tegasnya.
Ia pun menutup refleksinya dengan pesan agar seluruh pihak berhenti menjadikan May Day sekadar agenda tahunan tanpa perubahan nyata.
“Sudah saatnya kita berhenti sekadar memperingati, dan mulai benar-benar memperbaiki,” pungkasnya.
