Korannusantara.id – Jakarta, 22 April 2026, Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J. Rachbini, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai kunci utama mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan Yudhi Purbaya, yang juga memiliki kedekatan profesional dengan Prof. Didik sejak sama-sama menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam paparannya, Didik menilai kapasitas pendanaan PT SMI masih terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional yang mencapai sekitar Rp6.000 triliun. Dengan aset sekitar Rp120 triliun, peran PT SMI dinilai lebih strategis sebagai penghubung (networking) untuk mendorong investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk melalui kolaborasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Menurutnya, tantangan utama pembangunan infrastruktur di Indonesia terletak pada tingginya biaya logistik yang mencapai 14,3 persen dari PDB dan rendahnya peringkat Logistics Performance Index (LPI) yang masih berada di posisi 61 dunia. Selain itu, kesenjangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa juga menjadi persoalan yang perlu diatasi melalui kebijakan pemerataan pembangunan hingga ke daerah.
Didik menekankan pentingnya mendorong investasi swasta, khususnya pada infrastruktur digital yang dinilai memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi terhadap ekonomi. Ia menjelaskan bahwa peningkatan penetrasi broadband sebesar 10 persen dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 1,38 persen di negara berkembang.
Selain itu, pengembangan data center dan peningkatan kualitas jaringan dinilai mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memperkuat perdagangan jasa digital.
“Digitalisasi kini bukan hanya enabler, tetapi sudah menjadi driver utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi swasta di sektor ini harus dipermudah dan tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks,” ujarnya.
Lebih lanjut, Didik juga mengusulkan tiga sektor prioritas dalam pembangunan infrastruktur, yakni energi terbarukan, transportasi massal, serta pelabuhan dan tol laut. Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan sektor lain serta mampu memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Menutup pernyataannya, Prof. Didik menggarisbawahi bahwa pembangunan pelabuhan dan tol laut merupakan agenda yang belum berhasil diwujudkan secara optimal dalam satu dekade terakhir, sehingga memerlukan perhatian serius dari kabinet saat ini.
“Penguatan pelabuhan dan tol laut menjadi kunci integrasi rantai pasok global. Ini penting untuk memperbaiki daya saing ekonomi nasional yang selama ini masih tertinggal,” tutup Didik
