Korannusantara.id – Padangsidimpuan, Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan mengevaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2025 sekaligus membahas strategi penguatan layanan pada 2026.
Evaluasi itu dilakukan dalam audiensi di ruang kerja Wali Kota Padangsidimpuan, Senin, 13 April 2026.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan Syafrizal memaparkan capaian kepesertaan JKN di wilayah tersebut yang telah mencapai 98,61 persen atau setara 229.952 jiwa.
Meski demikian, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 81,06 persen.
Dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan mencatat total biaya pelayanan kesehatan sepanjang 2025 mencapai Rp191,7 miliar dengan rasio klaim sebesar 314,03 persen.
Sementara itu, tingkat kolektabilitas iuran berada di angka 101,56 persen.
Dalam forum tersebut, Syafrizal menekankan pentingnya penguatan validitas data kependudukan, optimalisasi kepesertaan pekerja badan usaha, serta peningkatan kepatuhan pembayaran iuran.
“Penguatan data dan kepatuhan menjadi kunci agar keberlanjutan program JKN tetap terjaga,” kata Syafrizal dalam pertemuan tersebut.
Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyatakan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
“JKN merupakan instrumen penting untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat. Kami akan terus memperkuat sinergi lintas sektor agar cakupan dan kualitas layanan semakin optimal,” ujar Letnan.
Ia juga menegaskan pemerintah kota akan mendorong kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerja ke dalam program JKN, serta memastikan keberlanjutan pembiayaan bagi peserta yang ditanggung pemerintah daerah.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Pemko Padangsidimpuan dalam menjaga keberlangsungan layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
(Rahmad Ramadan)
