Korannusantara.id – Jakarta, 8 Maret 2026, Aktivis sekaligus Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta, Muhammad Aqil, meminta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi potensi krisis energi global akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah serta ancaman penutupan jalur energi strategis dunia, yakni Selat Hormuz.
Menurut Aqil, ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran global terhadap kemungkinan terganggunya distribusi energi dunia. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur pelayaran yang sangat vital karena sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati wilayah tersebut setiap harinya.
“Jika Selat Hormuz benar-benar ditutup atau terganggu akibat konflik geopolitik, dampaknya akan sangat besar terhadap stabilitas energi global. Indonesia sebagai negara yang masih mengimpor minyak tentu akan merasakan dampaknya melalui lonjakan harga energi,” ujar Aqil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/3).
Ia menilai pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto perlu segera menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas energi nasional dan mencegah dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurut Aqil, penutupan jalur energi strategis seperti Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia, meningkatkan inflasi, serta memperbesar beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejumlah analis energi global juga memperingatkan bahwa gangguan pada jalur tersebut dapat memicu gejolak ekonomi internasional.
Selain itu, Aqil juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Ia menilai Kementerian ESDM memiliki peran penting dalam memastikan ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.
“Evaluasi kebijakan energi nasional perlu dilakukan agar Indonesia memiliki strategi yang lebih kuat dalam menghadapi potensi krisis energi global. Ketahanan energi harus menjadi prioritas nasional,” kata Aqil.
Lebih lanjut, Aqil menyarankan beberapa langkah strategis yang perlu diprioritaskan pemerintah, antara lain memperkuat cadangan energi nasional dan cadangan minyak strategis, mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak, mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan, serta menyiapkan skenario mitigasi ekonomi jika harga minyak global melonjak.
Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah cepat dan komprehensif agar potensi krisis energi global tidak berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
