Kota Bogor – Koordinator Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI), Dinal Gusti, menyampaikan sikap atas keputusan Pemerintah Kota Bogor dalam menetapkan tiga direksi PERUMDA Tirta Pakuan periode 2026–2031.
Dinal menilai, dalam tata kelola pemerintahan daerah, setiap keputusan merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat dan karenanya harus diiringi tanggung jawab yang setara.
“Kami memandang dinamika yang muncul dalam proses ini sebagai bagian dari denyut demokrasi lokal. Perbedaan sikap adalah hal yang wajar dan bahkan sehat,” ujar Dinal kepada wartawan di Kota Bogor, Jumat (28/2/2026).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa setelah keputusan ditetapkan, seluruh pihak perlu mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yakni keberlanjutan pelayanan publik dan stabilitas kelembagaan.
Menurut Dinal, Perumda Tirta Pakuan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menyebut layanan air bersih yang dikelola perusahaan daerah tersebut menyentuh kehidupan lebih dari satu juta warga Kota Bogor.
“Air yang mengalir ke rumah-rumah warga bukan sekadar layanan administratif, tetapi menyangkut kesehatan, keberlangsungan hidup, dan martabat masyarakat. Karena itu, kepemimpinan di dalamnya harus segera berorientasi pada kerja nyata, bukan polemik berkepanjangan,” katanya.
LSPI juga menyoroti pentingnya menjaga dan membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan pelayanan air bersih.
Dinal menekankan bahwa legitimasi tidak berhenti pada proses penetapan jabatan, melainkan diuji melalui konsistensi kinerja dan keterbukaan.
“Kepercayaan publik dibangun melalui transparansi kebijakan, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta hasil kerja yang terukur. Direksi yang telah ditetapkan kini memikul tanggung jawab untuk membuktikan kualitas tersebut,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan baru bukanlah tanpa syarat.
Menurutnya, dukungan harus dimaknai sebagai ruang untuk bekerja secara tenang, namun tetap dalam koridor pengawasan publik yang rasional dan beretika.
Lebih lanjut, LSPI memandang momentum ini sebagai peluang memperkuat tata kelola perusahaan daerah melalui reformasi manajerial, digitalisasi layanan, serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia.
BUMD yang sehat, kata Dinal, menjadi fondasi bagi stabilitas daerah dan kesejahteraan warga.
LSPI juga menyatakan akan tetap berperan sebagai mitra kritis pemerintah daerah.
Organisasi tersebut berkomitmen mengapresiasi capaian, sekaligus mengingatkan apabila kebijakan dinilai menyimpang dari kepentingan publik.
Di akhir pernyataannya, Dinal mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas ruang diskusi publik.
Ia berharap perbedaan pandangan disampaikan dengan data dan etika, guna menghindari polarisasi yang tidak produktif.
“Keputusan telah diambil. Kini saatnya seluruh energi difokuskan pada satu tujuan, yakni menghadirkan pelayanan air bersih yang adil, profesional, dan bermartabat bagi seluruh warga Kota Bogor,” tutupnya.
