Jakarta – Ketua Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi) DKJ, Salim Wehfany, mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak memperbesar polemik terkait wacana penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026), Salim menilai suasana kondusif perlu dijaga di tengah proses transisi dan pematangan kebijakan nasional. Ia mengingatkan agar isu tersebut tidak dipolitisasi sehingga menimbulkan keresahan yang tidak perlu di ruang publik, khususnya di sektor pendidikan.
“Program MBG dipandang sebagai investasi kesehatan yang beriringan dengan peningkatan prestasi akademik siswa dan siswi di Tanah Air. Jangan sampai kekhawatiran berlebihan justru mengaburkan substansi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Salim dalam keterangan tertulisnya.
Salim menegaskan, dalam sejarah pemerintahan sebelumnya belum ditemukan program serupa dengan cakupan nasional seperti MBG. Ia menyebut program tersebut sebagai langkah mulia yang dilandasi niat tulus Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak.
Ia mengutip pernyataan Presiden yang kerap disampaikan dalam berbagai pidato, yakni komitmen agar tidak ada anak Indonesia yang pergi ke sekolah dalam keadaan lapar.
Lebih lanjut, Salim menilai MBG sejalan dengan konsep Maqashid Syariah dalam Islam, khususnya menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga akal (hifz al-aql). Menurutnya, upaya pemenuhan gizi merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan fisik dan perkembangan intelektual generasi muda.
“Kami tegak lurus terhadap program pemerintah yang memberikan dampak nyata bagi keselamatan umat manusia. Keselamatan jiwa dan akal jauh lebih penting ketimbang tarik-menarik kepentingan politik praktis,” tegasnya.
Salim juga menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan kualitas pendidikan dalam setiap penyesuaian anggaran. Ia meyakini stabilitas dan mutu pendidikan akan tetap dijaga tanpa mengurangi hak-hak dasar siswa, tenaga pendidik, maupun sarana dan prasarana sekolah.
Di sisi lain, ia menilai MBG merupakan implementasi kebijakan global school feeding yang telah diterapkan di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Program serupa, kata dia, terbukti mampu mendorong ekonomi lokal dengan menyerap hasil panen petani secara langsung melalui kontrak suplai, mengurangi peran tengkulak, serta menstabilkan harga komoditas seperti beras dan telur.
Menurut Salim, sekitar 85 persen bahan pangan dalam skema MBG bersumber dari produksi lokal. Hal itu dinilai mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi pertanian, menstabilkan harga, serta mengurangi ketergantungan impor.
“Petani tidak lagi bingung memasarkan hasil panen karena langsung diserap oleh satuan pelayanan. Dengan ribuan dapur MBG yang tersebar, program ini bisa menjadi lokomotif ekonomi baru yang menghubungkan hasil tani ke meja makan anak-anak sekolah di seluruh pelosok Indonesia,” paparnya.
Di akhir pernyataannya, Salim berharap pemerintah tetap mengedepankan asas efisiensi tanpa mengurangi hak-hak dasar siswa dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
