Korannusantara.id – Ketua Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi) DKJ Salim Wehfany meminta BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara menghentikan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India. Permintaan itu disampaikan sejalan dengan sikap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar kebijakan tersebut ditunda dan dikaji ulang.
Salim menilai, rencana impor besar-besaran untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi melukai industri otomotif nasional. Ia menyebut langkah tersebut kontradiktif dengan semangat kemandirian ekonomi yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Semangat nasionalisme Bapak Presiden jangan sampai tercoreng kembali dengan adanya ulah kebiasaan buruk oknum-oknum BUMN nakal,” ujar Salim kepada media di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, industri otomotif dalam negeri sudah memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memproduksi kendaraan niaga sesuai kebutuhan. Karena itu, memasukkan 105 ribu unit kendaraan dari luar negeri dinilai bisa “membunuh” potensi produksi lokal dan menggerus nilai ekonomi yang seharusnya berputar di dalam negeri.
“Kalau 105.000 unit itu diproduksi di dalam negeri, dampaknya luar biasa. Ini bukan sekadar soal mobil, tapi soal nasib buruh, UMKM komponen, hingga rantai pasok industri,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, rencana impor tersebut ditujukan untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Rinciannya mencakup 35.000 unit pickup 4×4 dari Mahindra & Mahindra, 35.000 unit pickup 4×4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Kementerian Perindustrian sebelumnya memperkirakan, jika pengadaan dialihkan ke produsen dalam negeri, potensi dampak ekonomi (backward linkage) bisa mencapai Rp 27 triliun yang mengalir ke berbagai sektor seperti industri ban, kaca, hingga komponen otomotif lainnya.
Salim juga menyoroti potensi beban terhadap APBN jika pengadaan tetap dilakukan melalui impor. Ia menyatakan dukungannya terhadap langkah Dasco yang meminta penundaan agar Presiden Prabowo Subianto dapat mengkalkulasi ulang kesiapan industri nasional sebelum anggaran digunakan untuk produk impor.
“Pak Dasco sudah menyampaikan agar proses ini ditunda sampai ada pembahasan lebih detail, apalagi Presiden sedang berada di luar negeri. Jangan sampai keputusan ini merugikan buruh dan pengusaha otomotif nasional,” kata Salim.
Gertasi DKJ pun berharap pemerintah memprioritaskan produksi dalam negeri sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap industri nasional, sekaligus menjaga konsistensi visi kemandirian ekonomi yang selama ini dikampanyekan.
