Korannusantara.id – Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, yang menyebut pihak-pihak yang ingin meniadakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih sebagai kelompok yang menentang HAM.
Jansen menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk penyempitan makna hak asasi manusia dan berpotensi membungkam kritik publik.
“Dalam konstruksi berpikir HAM, mengkritik, mengevaluasi, bahkan mempertanyakan efektivitas program pemerintah adalah hak konstitusional warga negara. Menuduh kritik sebagai sikap anti-HAM adalah logika berbahaya dan mencerminkan watak otoritarian yang anti-demokrasi,” ujar Jansen dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).
Ia mengingatkan, semangat perjuangan bangsa yang diwariskan Presiden pertama RI, Soekarno, menempatkan kemanusiaan sebagai fondasi utama kehidupan bernegara. Dalam pidato “Taviv” (Tahun Vivere Pericoloso) pada 17 Agustus 1964, Bung Karno menegaskan perjuangan melawan exploitation de l’homme par l’homme—penindasan manusia atas manusia.
“Marhaenisme mengajarkan bahwa negara adalah alat perjuangan rakyat, bukan alat pembenaran kekuasaan. HAM adalah napas demokrasi, bukan tameng politik untuk melabeli kritik,” tegasnya.
Di tengah polemik tersebut, Jansen juga mempertanyakan keseriusan Kementerian HAM dalam mengawal dugaan kasus pembunuhan seorang anak berusia 14 tahun oleh oknum anggota Korps Brigade Mobil di Tual. Menurutnya, hak hidup merupakan hak paling fundamental dalam prinsip hak asasi manusia.
“Ketika hak hidup direnggut dan negara tidak menunjukkan ketegasan serta keberpihakan pada korban, maka yang tercederai bukan hanya keluarga korban, tetapi moral kemanusiaan bangsa,” katanya.
Ia menilai, jika Menteri HAM lebih sibuk memberi label kepada pengkritik kebijakan ketimbang memastikan keadilan atas dugaan pelanggaran hak hidup, hal itu merupakan penyimpangan dari mandat konstitusi.
“Sikap diam atau ketidaktegasan terhadap dugaan pelanggaran serius oleh aparat negara hanya akan memperkuat kesan bahwa HAM direduksi menjadi alat legitimasi politik. Ini gejala otoritarianisme gaya baru—demokrasi prosedural yang mengikis substansi kebebasan sipil,” ujarnya.
Atas dasar itu, DPC GMNI Jakarta Timur menyampaikan empat sikap. Pertama, mengutuk penyempitan makna HAM yang berpotensi membungkam kritik publik. Kedua, meminta Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Menteri HAM Natalius Pigai sebagai bukti komitmen terhadap perlindungan HAM. Ketiga, mendesak pengawalan kasus dugaan pelanggaran hak hidup dilakukan secara transparan, independen, dan berkeadilan. Keempat, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian HAM.
Jansen juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengawal tuntutan tersebut.
“Seperti pesan Bung Karno, revolusi kita belum selesai. Selama masih ada ketidakadilan dan suara rakyat dibungkam dengan stigma, maka perjuangan harus terus dilanjutkan,” pungkasnya.
