Jakarta — Gelombang kekerasan bersenjata yang tak kunjung mereda di Papua kembali menuai sorotan publik, Rabu 18/02/2026 Di Jakarta.
Kali ini, Gerakan Pembaharuan Indonesia Timur (GPIT) menyampaikan desakan keras kepada pemerintah agar mengambil langkah tegas dan terukur demi menghentikan penderitaan masyarakat sipil yang terdampak konflik berkepanjangan.
Organisasi tersebut menilai situasi di Papua telah melampaui persoalan keamanan semata dan berubah menjadi krisis kemanusiaan yang nyata.
Ribuan keluarga disebut kehilangan rasa aman, sementara akses dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan ikut terganggu.
Berdasarkan pemantauan lapangan dan berbagai laporan masyarakat, lebih dari seratus ribu warga terpaksa mengungsi akibat rentetan serangan bersenjata sejak beberapa tahun terakhir. Tidak sedikit pula korban jiwa yang mayoritas berasal dari kalangan sipil.
GPIT menegaskan, kekerasan yang menyasar warga biasa—termasuk guru, tenaga kesehatan, pekerja sipil, hingga masyarakat lokal—merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup dan martabat manusia.
Dalam negara hukum, praktik semacam ini dinilai tidak bisa ditoleransi.
Sebagai bentuk kepedulian, GPIT menggelar aksi damai di kantor Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Ratusan peserta aksi menyuarakan tuntutan penghentian kekerasan serta perlindungan maksimal bagi masyarakat sipil di wilayah konflik.
Dalam aksinya, GPIT meminta pemerintah segera menghentikan pembunuhan terhadap warga sipil, menjamin keselamatan tenaga pendidikan dan kesehatan, serta menegakkan HAM secara adil tanpa pandang bulu terhadap seluruh pelaku kekerasan.
Koordinator lapangan aksi, Adam Souwakil, menegaskan bahwa negara tidak boleh ragu dalam menghadapi kelompok bersenjata.
Menurutnya, supremasi hukum harus ditegakkan secara konsisten agar konflik tidak terus berulang dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Ia juga mendorong pemerintah untuk mengubah status kelompok kriminal bersenjata menjadi Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP).
Langkah tersebut dinilai penting guna memperjelas posisi negara serta memperkuat dasar hukum dalam upaya pencegahan teror dan perlindungan warga sipil.
Adam menambahkan, selama ini klasifikasi sebagai kelompok kriminal justru menciptakan ruang abu-abu dalam penanganan, sementara pola kekerasan yang terjadi dianggap telah memenuhi unsur teror terhadap masyarakat.
Selain penindakan hukum, GPIT menekankan pentingnya pemulihan korban, penanganan pengungsi secara layak, serta jaminan keberlangsungan pendidikan dan layanan kesehatan bagi warga terdampak.
Menutup pernyataannya, GPIT mengingatkan bahwa kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh rakyat Papua, bukan hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga lewat perlindungan kemanusiaan, keadilan hukum, serta pemulihan sosial yang berkelanjutan.
