Korannusantara.id, KOTA BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menggelar kegiatan reses di RW 004 Komplek Daperla, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Minggu (15/2/2026). Agenda tersebut menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat dalam menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka.
Dalam kegiatan itu, Alit didampingi Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Sudjatmiko, yang turut hadir menyapa warga dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
Ketua RW 004 Komplek Daperla, Sutandi, menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi warga. Ia menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur lingkungan, peningkatan kualitas drainase, serta langkah konkret dalam penanganan banjir yang hingga kini kerap terjadi.
Sutandi berharap aspirasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar permasalahan warga tidak berlarut-larut.
Alit mengungkapkan, sebagian besar warga menyampaikan keluhan serupa. Bahkan, sekitar 80 persen aspirasi yang masuk berkaitan langsung dengan genangan air yang hampir selalu muncul saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
“Mayoritas warga masih mengeluhkan banjir. Ini isu paling krusial. Jadi ke depan fokus kita memang harus ke infrastruktur, terutama jalan lingkungan dan saluran air,” kata Alit kepada wartawan.
Menurutnya, banjir di wilayah itu bukan disebabkan kiriman air dari daerah lain, melainkan karena kontur tanah yang relatif rendah serta kapasitas drainase yang belum mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut membuat air cepat meluap ke jalan maupun permukiman, bahkan ketika hujan turun dalam waktu singkat.
“Kalau hujan deras, pasti banjir. Saya sudah cek langsung sebelumnya. Air cepat naik karena salurannya tidak memadai,” ujarnya.
Sebagai langkah penanganan, Alit mengaku telah mengusulkan perbaikan sistem drainase agar masuk dalam program pembangunan pemerintah daerah. Salah satu solusi yang tengah didorong adalah pembuatan sodetan saluran menuju Kali Kapuk yang terhubung dengan area Perumahan Juanda.
Ia berharap rencana tersebut dapat direalisasikan dalam anggaran tahun 2026 sehingga persoalan banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.
“Mudah-mudahan bisa masuk realisasi 2026. Sudah ada rencana sodetan saluran, itu yang kita dorong supaya genangan bisa berkurang,” jelasnya.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyoroti tantangan ekonomi. Banyak masyarakat meminta dukungan pemerintah agar usaha kecil dapat berkembang, terutama di tengah perubahan pola bisnis yang semakin mengarah ke digital.
Alit menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga harus diiringi peningkatan kapasitas warga. Karena itu, pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku UMKM agar mampu bertahan sekaligus memperluas pasar.
“Masyarakat ingin tahu bagaimana berjualan di era digital. Jadi pemerintah tidak hanya hadir lewat bantuan, tapi juga pelatihan dan peningkatan kapasitas warga,” pungkasnya.
Ia menambahkan, perbaikan infrastruktur yang berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi diyakini akan memberikan dampak lebih signifikan bagi masyarakat. Dengan banjir yang berkurang dan aktivitas usaha yang lebih lancar, warga diharapkan memiliki peluang penghasilan yang lebih stabil. Pungkasnya. ( ADV )
