Korannusantara.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terang-terangan mendukung usulan kepala daerah kembali dipilih DPRD. Sikap itu, kata dia, bukan hal baru dan sudah lama menjadi posisi resmi PKB.
Cak Imin menyebut dukungan tersebut bahkan sudah diambil sejak era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,” kata Cak Imin dalam keterangannya di akun X, dikutip pada Senin (5/1/2026).
Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat ini membeberkan alasan PKB konsisten mendorong pilkada lewat DPRD. Menurutnya, pilkada langsung menyimpan banyak masalah klasik, mulai dari ongkos politik yang mahal hingga potensi kecurangan.
“Alasannya sederhana, biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,” ujar Cak Imin.
Ia menilai sistem pemilihan langsung juga tak banyak melahirkan kepala daerah yang benar-benar kuat dan mandiri. Karena itu, PKB tak keberatan jika skema pilkada kembali diubah.
“Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perppu. Produk Pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,” ungkapnya.
Wacana ini sebelumnya lebih dulu dilempar Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Prabowo mengkritik mahalnya biaya pilkada yang baru saja digelar.
Pidato tersebut kemudian disambut oleh partai-partai pendukung Pemerintah, seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PKB
(red)
