JAKARTA, 24 Desember 2025 — Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Peduli Indonesia (DPP GaMPI) meluncurkan Manifesto Hijau bertajuk “Literasi Bencana dan Berkelanjutan: Peran Pemuda dalam Membangun Lingkungan Ekonomi Hijau”.
Inisiatif ini menjadi refleksi akhir tahun sekaligus respons strategis atas meningkatnya degradasi lingkungan dan tantangan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
Kegiatan yang digelar melalui diskusi dialog di Aula DPP KNPI tersebut menegaskan peran sentral pemuda dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologi.
Ketua Umum DPP GaMPI, Nini Arianti, S.M., M.M., menekankan bahwa pemuda memiliki mandat moral dan sosial untuk menjadi penyangga antara laju industrialisasi dan konservasi lingkungan.
“Pemuda harus hadir sebagai jangkar yang memastikan pembangunan tidak melampaui daya dukung lingkungan. Literasi bencana dan kebijakan tata ruang menjadi kunci agar pembangunan tidak berujung pada krisis ekologis,” ujar Nini Arianti.
Dalam diskusi tersebut, DPP GaMPI menyoroti perbedaan karakteristik risiko bencana di tiap daerah. Di Aceh, penguatan qanun dan kearifan lokal dinilai penting sebagai benteng menghadapi ancaman banjir bandang akibat deforestasi.
Sementara di Sumatera Utara, pengawasan ketat terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan lingkar industri menjadi prioritas guna mencegah bencana ekologis sistemik. Adapun di Sumatera Barat, pemuda didorong aktif mengawal tata ruang berbasis mitigasi risiko gempa bumi dan likuifaksi.
“Literasi bencana bukan hanya soal evakuasi, tetapi kemampuan membaca kebijakan tata ruang. Pemuda harus memastikan izin pembangunan tidak diterbitkan di zona merah bencana,” tegas Nini.
Dari sisi tata kelola dan hukum, DPP GaMPI menegaskan bahwa sektor industri ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, harus berjalan dalam koridor Ekonomi Hijau.
Pemuda dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal kepatuhan perusahaan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta kewajiban reklamasi.
“Kami tidak anti-investasi, tetapi menuntut investasi yang beretika. Ekonomi hijau berarti produktivitas tanpa mengorbankan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan,” tambahnya.
Forum ini turut diperkuat pandangan para narasumber ahli. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, menekankan pentingnya birokrasi hijau yang inklusif dan digerakkan oleh pemuda. Menurutnya, transformasi ekonomi hijau memerlukan indikator keberlanjutan yang terukur dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Rakhmad Rahadian, S.IP., Ketua Tim Karataker Kebangsaan Ditjen Polpum Kemendagri, menyebut kesadaran lingkungan sebagai bagian dari ketahanan nasional.
“Mitigasi dampak industri ekstraktif oleh pemuda merupakan bentuk nyata bela negara untuk mencegah konflik sosial-ekologis,” ujarnya.
Dari perspektif hukum, Dr. Abd. R. Rorano S. Abubakar, M.H., menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan harus menjadi panglima.
Ia mendorong pemuda mengawal sanksi tegas bagi pelanggaran di sektor pertambangan dan perkebunan demi menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.
Sebagai refleksi akhir tahun, DPP GaMPI merumuskan tiga pilar transformasi, yakni pemberdayaan pemuda dalam memahami instrumen hukum lingkungan, pemanfaatan teknologi pemantauan hutan untuk transparansi, serta pengembangan inovasi ekonomi sirkular berbasis jasa lingkungan.
“Manifesto ini adalah komitmen kami untuk memastikan Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas lingkungan yang berkelanjutan,” pungkas Nini Arianti.
