KARAWANG — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja menghadiri rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Anggrek, PT Pupuk Kujang Cikampek, Selasa (23/12/2025).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Barat menyoroti sejumlah program strategis daerah yang menjadi prioritas, di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penataan kawasan bangunan liar, serta efektivitas pengelolaan dan penyerapan anggaran daerah.
Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memenuhi bahkan melampaui ketentuan program mandatory, khususnya di sektor infrastruktur. Dari ketentuan minimal 7,5 persen, alokasi anggaran infrastruktur Kabupaten Bekasi tercatat mencapai sekitar 8,3 persen.
“Ini menjadi indikator bahwa komitmen daerah terhadap pembangunan infrastruktur berjalan sesuai arahan pemerintah pusat dan provinsi,” ujar Asep Surya Atmaja.
Pada sektor kesehatan, Asep menjelaskan bahwa Pemkab Bekasi terus mendorong penguatan layanan dasar melalui optimalisasi peran Puskesmas. Saat ini, Kabupaten Bekasi memiliki empat Puskesmas dengan layanan rawat inap, dan ke depan ditargetkan setiap Puskesmas minimal memiliki satu fasilitas rawat inap.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan masyarakat serta mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit rujukan.
Selain itu, penataan bangunan liar turut menjadi perhatian dalam rapat. Asep menuturkan bahwa penertiban telah dilakukan pada periode sebelumnya dan akan dilanjutkan dengan penataan lingkungan secara berkelanjutan, termasuk pemagaran kawasan dan penghijauan.
Rapat juga membahas rencana strategis pelebaran Jalan Pilar–Sukatani yang akan ditindaklanjuti melalui proses pembebasan lahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mobilitas warga.
Dari sisi anggaran, Pemkab Bekasi memperoleh dukungan signifikan, termasuk untuk sektor irigasi. Alokasi anggaran irigasi tercatat mencapai 2,3 persen atau sekitar Rp67 miliar, melampaui batas mandatory sebesar 2 persen.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya konsistensi kinerja perangkat daerah, terutama dalam perencanaan program dan penyerapan anggaran agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dapat ditekan.
Arahan tersebut menjadi penegasan agar seluruh jajaran Pemkab Bekasi fokus pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.***
