Korannusantara.id, Kabupaten Bekasi — Pasca penggeledahan sejumlah kantor strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, puluhan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi Gedung Bupati Bekasi yang berada di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (22/12/2025).
Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Bekasi serta beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora), serta Dinas Cipta Karya. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan lanjutan atas dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah.
Di tengah situasi tersebut, redaksi Korannusantara.id mencoba menghubungi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi untuk mendapatkan konfirmasi dan penjelasan terkait perkembangan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, sejumlah nomor kontak pejabat, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas SDABMBK, Kepala Disbudpora, Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik), Kepala Bappeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH), dan Direksi BUMD diketahui tidak aktif atau tidak dapat dihubungi.
Tidak aktifnya saluran komunikasi para pejabat tersebut memunculkan tanda tanya di tengah publik, terutama terkait transparansi informasi dan kepastian keberlangsungan roda pemerintahan daerah pasca penggeledahan KPK.
Padahal sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa pemerintahan Kabupaten Bekasi harus tetap berjalan normal. Ia menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung.
“Roda pemerintahan harus tetap berjalan. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu dan harus tetap terlayani dengan baik,” tegas Asep Surya Atmaja.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Bekasi terkait tidak aktifnya sejumlah nomor kontak pejabat tersebut maupun langkah konkret yang diambil untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. ( RED)
