Korannusantara.id, Padang Pariaman, Sumatera Barat — 18 Desember 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan jajaran Kabinet Indonesia Maju, kembali meninjau penanganan bencana banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Barat guna memastikan seluruh langkah penanggulangan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Presiden tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 18.30 WIB, dan langsung menggelar rapat terbatas (ratas) secara tertutup di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) Sumatera Barat. Rapat tersebut membahas evaluasi penanganan bencana serta percepatan pemulihan hunian dan infrastruktur di wilayah terdampak.
Rapat terbatas dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BIN M. Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Tonny Harjono.
Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua Presiden ke Sumatera Barat dalam dua minggu terakhir, setelah sebelumnya meninjau wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Pada agenda peninjauan lapangan, Presiden dijadwalkan mengunjungi tiga kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar.
Pada Kamis, 18 Desember 2025, Presiden meninjau Posko Pengungsi SDN 05 Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam, untuk memastikan kondisi pengungsi serta progres penanganan di lapangan. Tercatat terdapat 271 jiwa dari 85 kepala keluarga yang masih berada di pengungsian.
Presiden juga meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) yang telah mulai dilaksanakan. Pemerintah merencanakan pembangunan 100 unit huntara di sekitar lokasi terdampak sebagai solusi jangka pendek, sebelum dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap (huntap) pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.
Selain pembangunan hunian, Presiden meninjau dan memastikan percepatan pemulihan infrastruktur vital, termasuk pembangunan Jembatan Bailey di Padang Mantuang, Kabupaten Padang Pariaman, yang dibangun sebagai akses darurat untuk menggantikan jembatan utama yang rusak akibat bencana. Jembatan Bailey tersebut berfungsi memulihkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung mobilitas masyarakat dan aparat di wilayah terdampak.
Pemerintah juga memastikan percepatan perbaikan akses jalan dan infrastruktur pendukung lainnya guna menjamin kelancaran bantuan kemanusiaan serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Kehadiran Presiden bersama Kepala BIN dan jajaran Kabinet Indonesia Maju menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal langsung penanganan bencana secara menyeluruh, menjaga stabilitas keamanan dan sosial, serta memastikan pemulihan masyarakat terdampak berjalan optimal.***
