Korannusantara.id, Jakarta — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara, Rahmat Taufik Pardede, menilai langkah pemerintah dalam menangani dampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan kerja negara yang semakin terpadu dan terarah, khususnya setelah ditetapkan sebagai prioritas nasional.
“Dalam perspektif kami, kehadiran negara harus diukur dari keberlanjutan kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Penanganan pascabencana di Sumatra menunjukkan arah itu,” ujar Rahmat Taufik dalam keterangannya, Jumat.
Ia menyoroti keputusan pemerintah yang menetapkan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra sebagai prioritas nasional, sehingga seluruh kementerian dan lembaga terkait dikerahkan secara simultan. Langkah ini, menurutnya, menjadi fondasi penting agar pemulihan tidak berjalan sektoral dan terfragmentasi.
Rahmat menilai progres pemulihan infrastruktur menjadi bukti nyata kerja terpadu tersebut. Sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara bertahap telah kembali terhubung. Meski masih terdapat titik rawan dan penggunaan jembatan darurat Bailey, konektivitas antarwilayah utama dinilai mulai pulih dan berfungsi.
“Pemulihan akses jalan dan jembatan adalah syarat dasar agar distribusi bantuan, mobilitas warga, serta aktivitas sosial dan ekonomi bisa kembali berjalan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Rahmat juga menyoroti pemulihan layanan dasar yang terus dilakukan pemerintah. Jaringan listrik dan komunikasi di sebagian besar wilayah terdampak telah berangsur pulih, sementara untuk daerah terpencil masih digunakan sarana darurat. Pemenuhan air bersih dan stabilitas pasokan energi juga terus diupayakan, meskipun di beberapa wilayah masih memerlukan dukungan tambahan.
Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) sebagai bagian dari keadilan sosial pascabencana. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak merupakan kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak terjebak terlalu lama dalam situasi pengungsian yang tidak ideal.
“Bagi IMM, pemulihan pascabencana bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pemulihan harkat dan martabat masyarakat. Huntara dan huntap adalah instrumen penting ke arah itu,” tegasnya.
Rahmat menambahkan bahwa keterlibatan publik, termasuk organisasi kemahasiswaan, perlu terus diperkuat untuk mengawal transparansi dan keberlanjutan proses pemulihan. Ia mendorong agar pemerintah tetap membuka ruang evaluasi dan partisipasi masyarakat sipil.
“Kami melihat langkah-langkah positif telah diambil. Tantangannya adalah memastikan pemulihan ini benar-benar tuntas, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh warga terdampak,” pungkas Rahmat Taufik Pardede.***
