Korannusantara.id, Jakarta – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar calon kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke depannya tidak perlu diseleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar independen.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Peradi Dwiyanto Prihartono, mengungkapkan berdasarkan rujukan fakta beberapa tahun terakhir, posisi kepolisian cenderung tertarik oleh berbagai kekuatan politik, termasuk kekuatan partai.
“Bahasa gampangnya ada bargaining position mereka di sana. Itu tembus sampai ke daerah-daerah, sehingga sistem komando pun menjadi terganggu, karena faktor politik lebih mendominasi ketimbang faktor profesionalnya kepolisian,” ungkap Dwiyanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Maka dari itu, dirinya menyebutkan hal tersebut menjadi salah satu yang disarankan pihaknya untuk masuk ke dalam revisi Undang-Undang (UU) Polri, dalam sesi audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Secara konstitusional di Indonesia, setelah ditunjuk oleh presiden, calon kapolri harus melalui proses persetujuan DPR, sebelum resmi dilantik.
Namun, Dwiyanto menilai Polri harus bisa bekerja secara independen tanpa harus takut dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak boleh diganggu, baik oleh berbagai hal yang bersifat unsur politik, partai, atau badan legislatif.
“Dengan demikian apabila Polri melalukan pelanggaran atau terdapat masalah, kata dia, presiden harus langsung bertanggung jawab untuk menyelesaikannya,” jelasnya.
Di sisi lain, dirinya mengatakan terdapat berbagai perubahan penting yang harus dilakukan di tubuh Polri, seperti terkait struktur, peraturan perundang-undangan, pendidikan, hingga pembinaan mental dan budaya, yang saat ini dirasa kurang dan tidak bisa diterima oleh banyak pihak, terutama masyarakat pencari keadilan.
“Selain itu, ia menambahkan diperlukan pula penggencaran digitalisasi agar Polri membangun suatu sistem kontrol yang baik,” ungkapnya.
(red)
