Korannusantara.id – Kabupaten Bekasi, Dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan RL, selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Bekasi sekaligus Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi, kembali menuai sorotan. Sejumlah elemen masyarakat menilai RL telah melakukan penyalahgunaan jabatan di dua institusi strategis tersebut.
Koordinator Analisa Kebijakan Publik Barisan Rakyat (BARAK), Fachri Muzhaffar, menuturkan bahwa berdasarkan hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2023, terdapat indikasi mark up penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Bekasi sebesar Rp6,8 miliar. Selain itu, di tubuh Perumda Tirta Bhagasasi, juga mencuat dugaan tindak pidana korupsi yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, dugaan praktik korupsi di Perumda Tirta Bhagasasi terjadi dalam bentuk kebijakan rekrutmen karyawan. Orang yang ingin diterima menjadi pegawai harus membayar ratusan juta rupiah, dan ada juga dugaan pengambilan fee dari proyek penyertaan modal,” ungkap Fachri kepada wartawan, Senin (11/11/2025).
Fachri menambahkan, pihaknya juga menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses perekrutan pegawai Perumda TB yang dinilai tidak transparan dan sarat nepotisme. “Tidak ada pengumuman seleksi penerimaan, dan prosesnya diduga kuat menggunakan pengaruh pribadi RL. Ini sudah mengarah pada praktik kolusi dan nepotisme,” ujarnya.
Lebih jauh, BARAK juga menyoroti adanya pengangkatan dua staf KONI berinisial A dan D menjadi pegawai Perumda Tirta Bhagasasi, yang diduga sebagai bentuk balas jasa atau ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu merekayasa laporan penggunaan dana hibah KONI agar tampak wajar.
“Meskipun hanya staf, A dan D punya peran penting dalam merekayasa laporan dana hibah KONI. Mereka membantu membuat seolah-olah penggunaan dana hibah tersebut sesuai aturan,” tambah Fachri.
Fachri menilai, kondisi ini mencerminkan lemahnya integritas manajemen di Perumda Tirta Bhagasasi. “Bagaimana bisa memberikan pelayanan air bersih maksimal kepada masyarakat kalau otak direksinya sudah kotor,” tegasnya.
Untuk itu, BARAK berencana melayangkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum (APH) agar segera melakukan pemeriksaan terhadap RL atas dugaan KKN dan penyalahgunaan wewenang di KONI maupun di Perumda Tirta Bhagasasi.
Selain itu, Fachri juga mendesak Bupati Bekasi agar segera mengevaluasi jabatan RL sebagai Direktur Utama Perumda TB. “Kalau perlu segera diberhentikan dari jabatannya, demi menjaga marwah pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.
Sementara itu, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada RL dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh klarifikasi atas berbagai tuduhan tersebut.
