Korannusantara.id, KABUPATEN SUMEDANG — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya membangun sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel pagi di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/10/2025), sebelum membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Pada kesempatan itu, Tomsi mengingatkan para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda agar memanfaatkan forum Rakor secara maksimal sebagai wadah menyamakan persepsi, memperkuat integrasi kebijakan, serta menyusun prioritas kebutuhan daerah yang sejalan dengan program nasional.
“Kita harus tahu mana yang menjadi skala prioritas. Itu akan menjadi masukan berharga bagi kementerian atau lembaga untuk menentukan fokus pembangunan,” ujar Tomsi.
Lebih lanjut, ia menekankan agar Rakor tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan menghasilkan kesepakatan nyata dan berdampak. Disiplin, tanggung jawab, serta penyelesaian kegiatan secara tuntas disebutnya sebagai kunci keberhasilan forum tersebut.
“Saya tidak ingin kegiatan ini hanya kumpul tanpa hasil. Lebih baik lelah tapi jelas hasilnya,” tegasnya.
Tomsi juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang sejak awal tahun agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir periode. Menurutnya, Kemendagri terus berupaya menjadi teladan dalam tata kelola program dan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk memperkuat perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami ingin menunjukkan contoh yang baik. Program yang dirancang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Di akhir arahannya, Tomsi mengingatkan seluruh peserta Rakor untuk menumbuhkan semangat pengabdian dan tanggung jawab sebagai pelayan publik.
“Hayati tanggung jawab kita. Kalau tidak mau bekerja keras untuk masyarakat, sebaiknya jangan pegang jabatan itu,” pungkasnya.
Kegiatan Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan 2025 yang berlangsung sejak 26 hingga 29 Oktober 2025 tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga. Forum strategis ini menjadi ajang memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.
