Korannusantara.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk “bersih-bersih” Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari praktik korupsi. Salah satu langkah yang akan ditempuh yakni menghapus pemberian tantiem (bonus) bagi komisaris serta membatasi jumlah komisaris di perusahaan pelat merah.
Analis kebijakan publik sekaligus Founder Nasky Milenial Center, Nasky Putra Tandjung, menilai kebijakan Prabowo tersebut sebagai langkah tepat untuk memperbaiki tata kelola dan mengembalikan fungsi strategis BUMN.
“Kami mendukung penuh ikhtiar Presiden Prabowo Subianto mendorong perbaikan sistem pengawasan, transparansi, dan pemberantasan korupsi di BUMN, termasuk penghapusan tantiem dan pembatasan jumlah komisaris,” kata Nasky dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).
Misi Presiden Prabowo Benahi BUMN, Hapus Tantiem, Batasi Komisaris, dan Bersih-bersih Korupsi
Menurut Alumnus Indef school of potical economy (ISPE) Jakarta Nasky mengatakan, Korupsi merupakan salah satu akar permasalahan yang berakibat pada inefisiensi pada pelaksanaan tata kelola sistem dan bisnis di BUMN menjadi memprihatinkan.
Karena itu, Dia mendorong aparat penegak hukum (APH), baik itu Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden tersebut.
“Menurutnya, Tanpa penegak hukum, reformasi ini hanya jadi slogan. Keterlibatan KPK, Kejagung, dan polri akan memberi efek jera. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang abuse of power harus dihukum sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya
Lebih lanjut Nasky menambahkan, Presiden Prabowo juga mengakui praktik korupsi sebagai masalah besar. Menurutnya, korupsi telah menjangkit seluruh birokrasi di Indonesia, tak terkecuali BUMN sampai BUMD.
“Publik mengetahui bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi, di setiap institusi dan organisasi pemerintahan, bahkan di BUMN dan BUMD. Ini bukan fakta yang harus kita tutupi,” lanjutnya.
Publik juga melihat hari-hari ini bagaimana perusahaan milik negara tersebut dikorupsi oleh pejabat-pejabat BUMN yang tak bertanggung jawab. “Oleh sebab itu, sekarang waktu dan momentum yang tepat Presiden Prabowo untuk memperbaiki baik dari sisi regulasi dan tata kelola BUMN yang sudah semakin akut selama 10 tahun terakhir,” ungkapnya.
Selain itu, Publik juga mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus pemberian tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia meminta para komisaris bekerja keras untuk membesarkan perusahaan milik negara itu agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
“Menurut Nasky, kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN,” paparnya.
Tantangan dan Harapan BUMN Kedepan
Meskipun berperan vital, Menurt Nasky BUMN juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain:
Efisiensi: Beberapa BUMN masih dianggap kurang efisien dibandingkan perusahaan swasta, sehingga perlu transformasi untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.
Tata kelola: Tantangan dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan.
Dampak kebijakan: Pengambilan keputusan yang terkadang lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada bisnis yang sehat.
Peran Strategis BUMN
Agen pembangunan: Menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, industri, dan layanan publik.
Sumber pendapatan negara: Turut serta dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi pada pendapatan negara.
Pembuka lapangan kerja: Menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat.
Pemerataan ekonomi: Menjadi pelopor di sektor-sektor usaha yang belum diminati pihak swasta dan membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi.
Penyeimbang kekuatan pasar: Mengendalikan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi.
“Oleh karena itu, Founder Nasky Milenal Center menegaskan BUMN adalah perusahaan negara yang seharusnya dikelola dengan transparan, akuntabilitas dan profesional, bukan menjadi lahan bancakan segelintir oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi dan golongannya,” imbuhnya
Dukungan Publik untuk Bersih-bersih BUMN
Presiden Prabowo, kata NPT sapaan akrabnya, pernah menegaskan akan mengejar koruptor di mana pun bahkan sampai ke antartika. Menurutnya, hal itu bukan sekadar omong kosong dan retorika, tetapi bentuk peringatan keras dari panglima tertinggi Republik Indonesia kepada pejabat pemerintahan.
“Tekad kuat dari Presiden Prabowo memberantas korupsi, menghapus tantiem dan membatasi jumlah komisaris tidak main-main. Perintah tegas Presiden untuk segera bersih-bersih di lingkungan perusahaan pelat merah milik negara, menjadi bukti kuat komitmennya dalam mengamankan aset negara dari praktik-praktik kotor para perampok uang negara,” tuturnya NPT.
Nasky menilai langkah Presiden Prabowo sebagai bentuk keseriusan akan pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintah. Nasky meyakini sikap yang diambil oleh Prabowo didukung oleh semua elemen bangsa.
“Ini menjadi bukti kuat keseriusan Presiden dalam membersihkan Indonesia dari praktik kejahatan korupsi. Penting untuk kita, seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu mendukung penuh langkah Presiden dalam membersihkan Indonesia dari koruptor,” jelasnya.
Publik berharap langkah konkret dan kebijakan strategis Presiden Prabowo dapat menjadi momentum reformasi tata kelola BUMN agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Jangan biarkan Presiden Prabowo berjuang sendirian. Rakyat harus bersatu padu melawan para koruptor yang menggasak uang negara dan telah menyengsarakan hidup rakyat selama ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto jengkel dengan pejabat BUMN yang mendapat bonus saat perusahaan rugi. Dia menyindir keras pejabat-pejabat tersebut menganggap BUMN seperti perusahaan milik keluarga sehingga bisa berbuat seenaknya. Pernyataan menyinggung bobroknya tata kelola BUMN itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Munas VI PKS, Hotel Sultan, Jakarta
“Saya perintahkan bersihkan itu BUMN, kadang-kadang nekat-nekat mereka itu di beri kepercayaan negara dia kira itu perusahaan nenek moyang perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri,” kata Prabowo di Jakarta, Senin (29/9/2025). (red)
