Korannusantara.id, Jakarta – Anggota DPD RI, Muhammad Nuh prihatin kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu yang diperoleh pemerintah Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi pada pelaksanaan haji tahun 2024 lalu ternyata diduga menjadi bancakan korupsi.
Dia semakin gundah, selain karena perkara ini terkait pelaksanaan ibadah, juga sehubungan dengan para aktor yang ditengarai terlibat. Di samping oknum pejabat Kementerian Agama, para ustaz dan kiai pun diindikasikan tersangkut.
Mengingat ada sekitar 400 biro perjalanan haji atau travel yang disebut-sebut terkait. Travel haji sendiri tidak jarang dimiliki oleh para ustaz atau kiai. Setidaknya pembimbing haji (muthowif) setiap travel adalah sosok ahli agama Islam.
“Ini peristiwa, kejadian, yang cukup berat di hati kita. Karena di samping (melibatkan) kaum muslimin, juga (terkait) masalah haji,” jelas Ustaz Nuh dalam keterangannya, pada Jumat (26/9/2025).
Senator dari Sumatera Utara ini pun mendukung penuh bahkan mendorong KPK mengusut tuntas perkara yang dinilai telah merugikan negara lebih dari Rp.1 triliun tersebut. Dengan menjerat semua pelaku, hal ini menjadi pelajaran sehingga kasus yang sama tidak terulang lagi.
“Kalau sudah pelanggaran dan disebutkan juga dampaknya, ya kita dukung (KPK),” ungkap Ketua PW Persatuan Islam (Persis) Sumut.
“Kan pengelolaan haji kita selama ini banyak persoalan. Dan ternyata tambahan kuota haji yang sesungguhnya sangat bermanfaat untuk mempercepat antrean, jadi seperti itu (ajang korupsi). Mestinya terobosan-terobosan itu untuk mempercepat antrean yang demikian panjang,” katanya menekankan.
Minta KPK Bedakan Aktor Intelektual, Penikmat, dan Korban
Meski demikian, Ustaz Nuh mengingatkan KPK agar profesional menangani perkara tersebut. Lembaga antirasuah itu harus benar-benar bisa membedakan mana aktor intelektual dan penikmat aliran dana yang mesti dicokok, dan mana yang sebenarnya hanya menjadi korban dari permainan pembagian kuota haji tersebut.
“Dalam penegakan hukum, kan perlu dipilah, yang pertama sumber masalahnya itu di mana. Kalau dalam bahasa umum, ada aktor intelektual yang mendapat keuntungan terbesar. Itu siapa? Saya yakin KPK itu bisa menelusuri, kerja sama dengan PPATK dan lain-lain, aliran uang itu terbanyak ke mana,” paparnya.
Sama dengan ketika menangani masalah narkoba, ada korban, ada juga orang-orang yang memang bermain. Jadi dipilah. “Sehingga dengan demikian juga nama baik para ustaz pengelola travel ini juga bisa dijaga. Karena mereka merintis itu juga tidak mudah, banyak tantangan dan sebagainya,” sambungnya.
Dengan demikian, para tokoh agama terkait travel haji yang ternyata hanya sebagai korban dalam pembagian kuota haji tersebut tidak diperlakukan sama dengan pemain dan penikmati aliran dana yang sesungguhnya. Seperti pemilik Uhud Tour, Ustaz Khalid Basalamah. Pendakwah kondang itu mengaku hanya sebagai korban.
“Pada dasarnya kita menghormati para ustaz, para ulama, para kiai kita. Hanya memang perlu dipilahlah. Seperti Ustaz Khalid Basalamah kan korban. Beliau telah menjelaskan secara terbuka. Meskipun katanya (KPK) itu belum untuk konsumsi umum, tapi karena ditanya-tanya jamaah dan sebagainya, beliau tidak bisa mengelak (sehingga menjelaskan),” ungkapnya.
Kemenhaj Didorong Antisipasi agar Tidak Terulang
Agar kasus pembagian kouta haji ini tidak terulang, dia berharap hal ini menjadi perhatian serius Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja dibentuk. Dia berharap kementerian yang akan menjadi pemegang kendali penuh penyelenggaraan haji Indonesia mulai tahun depan itu benar-benar memastikan pelaksanaan haji tidak lagi bermasalah.
“Tentu saja ini jadi masukan yang sangat berarti bagi Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk, supaya hal-hal demikian bisa diantisipasi,” demikian Ustaz Muhammad Nuh.
Sebelumnya KPK mengungkap ada sekitar 400 biro perjalanan haji yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Pengusutan keterlibatan 400 travel ini yang membuat pihaknya sampai saat ini belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
“Itu kan hampir 400 travel (haji) yang membuat ini (penanganan kasus) juga agak lama. Orang menjadi tidak sabar, kenapa enggak cepat diumumkan (tersangka). Kita harus betul-betul firm dan ini beda-beda, masing-masing travel itu beda-beda menjual kuotanya,” Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. (Red)
