Korannusantara.id, Jakarta – Gelombang demonstrasi besar-besaran yang merebak selama sepekan terakhir ini di Ibu Kota dan beberapa daerah mengundang keprihatinan yang mendalam dari berbagai elemen masyarakat, tokoh-tokoh agama, termasuk anggota DPD RI, KH.Muhammad Nuh. M.SP.
Mengingat unjuk rasa ini berujung ricuh, bahkan meluas sampai perusakan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas publik. Lebih dari seribu orang menderita luka-luka, bahkan sepuluh meninggal dunia yang satu di antaranya seorang pengemudi ojok online (ojol) tewas karena dilindas kendaraan taktis milik aparat.
Oleh sebab itu, Senator dari dapil Sumatera Utara ini mengajak semua pihak menjadikan peristiwa nasional itu sebagai pelajaran berharga agar berbagai tindakan destruktif dan ekses negatif dari unjuk rasa ini tidak kembali terulang.
“Tentu saja semua pihak harus mengambil pelajaran,” ujar Nuh dalam keterangannya, pada Rabu (3/9/2025).
Pemerintah Harus Responsif
Pertama, dia menguraikan, pelajaran untuk pemerintah. Pemerintah harus cepat dan tanggap merespons berbagai permasalahan dan tuntutan yang muncul dari masyarakat. Misalnya terkait dengan ketidakadilan ekonomi yang menjadi motif unjuk rasa.
“Banyak sekali analisis yang menyebutkan bahwa (unjuk rasa) ini kan terjadi karena dipicu oleh kesenjangan dan sebagainya. Jadi kebijakan pro rakyat yang disuarakan Pak Presiden mestinya di-follow-up, ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata ke bawah,” ucapnya.
Selain itu dia juga meminta pemerintah untuk mendengar dan membuka saluran komunikasi dengan masyarakat.
“Aspirasi itu harus diberikan penyalurannya supaya tidak tersumbat,” sambung politikus yang juga tokoh agama ini.
Wakil Rakyat Mesti Peka Terhadap PersoalanÂ
Kedua, Ketua PW Persis Sumut ini juga mengingatkan, pejabat publik terutama wakil rakyat yang menjadi sorotan tajam dalam gelombang unjuk rasa ini harus memiliki sensitivitas. Jangan mempertontonkan kemewahan di tengah kesulitan hidup masyarakat, apalagi menyampaikan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan publik.
“Harus agak sensitiflah, menggunakan bahasa yang lebih santun, tidak terkesan memprovokasi apalagi merendahkan pihak-pihak lain. Jadi ini juga penting untuk menjadi perhatian,” ungkap Dewan Pertimbangan MUI Sumut ini.
Dorong Aparat Keamanan Lebih Humanis
Selanjutnya, dia juga menyoroti berbagai indikasi adanya kekerasan dan represifitas yang dilakukan aparat saat mengamankan unjuk rasa. Dia mendorong para petugas untuk lebih humanis lagi dalam menjalankan tugas.
“Kepada aparat terutama kepolisian perlulah dilatih terus untuk melakukan pendekatan yang komunikatif,” bebernya.
Rakyat Diingatkan Bijak Menyampaikan Aspirasi
Sejalan dengan itu, untuk poin yang selanjutnya, dia memberikan catatan terhadap masyarakat. Dia menegaskan rakyat harus menyampaikan aspirasi dan tuntutan dengan cara-cara yang baik dan bijak, bukan sebaliknya.
“Masyarakat juga harus diingatkan. Kalaupun marah, menyampaikan aspirasi, jangan sampai merusak, apalagi menjarah. Ini juga tantangan bagi para tokoh masyarakat, para dai, dan sebagainya untuk terus mengingatkan (masyarakat) bahwa mengganggu, merusak itu hal yang tidak baik,” tukasnya.
Apresiasi Aksi Simpatik Pengemudi Ojol
Terlepas dari itu, dia juga menyambut baik pemerintah dan juga DPR mendengar aspirasi masyarakat. Terutama misalnya terkait penolakan tunjangan perumahan, yang dijanjikan bakal dievaluasi.
Dan yang membuatnya haru adalah adanya upaya merajut kembali hubungan sesama anak bangsa. Hal itu terlihat dari aksi simpatik dari para pengemudi ojol yang kemarin membagikan 2.000 bunga mawar kepada anggota TNI/Polri guna menyerukan perdamaian sekaligus meredam potensi kerusuhan dan aksi anarkistis.
“Itu bagus terobosannya, ada ojol salaman (dengan aparat). Penggagasnya itu kita apresiasi,” pungkasnya. (red)
