Korannusantara.id – MEDAN, Pengusulan Firsal Dida Mutyara sebagai Komisaris Utama PT Bank Sumut oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution, terus menuai gelombang penolakan. Publik menilai Firsal tidak memiliki kompetensi di bidang perbankan dan hanya dipilih karena kedekatan politik dengan Bobby.
Benny yang juga Tokoh Pemuda Sumut yang juga Ketum Asosiasi Mahasiswa Sumatera Utara Jakarta ( AMTARA ) pada keterangannya menegaskan, Jabatan Komisaris Utama Bank Sumut bukan jabatan main-main. Jika diisi oleh orang yang tidak memiliki kompetensi, maka yang dikorbankan adalah kepercayaan publik dan stabilitas perbankan daerah. Sabtu, 30 agustus 2025.
Nama Firsal tidak asing dalam lingkaran Bobby Nasution. Ia adalah Ketua Kadin Sumut sekaligus anggota Tim Transisi Bobby. Tim ini sebelumnya ikut terseret sorotan publik terkait dugaan pergeseran APBD Sumut, yang berbuntut OTT KPK terhadap Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting.
Kedekatan Firsal dengan Bobby inilah yang membuat publik menuding pengusulan ini tidak murni karena kapasitas profesional, melainkan sarat aroma balas jasa politik.
Jika dibiarkan, langkah ini dianggap bisa mengubah Bank Sumut menjadi kendaraan politik kekuasaan, alih-alih institusi keuangan yang sehat.
“Bank Sumut bisa dijadikan ATM politik jika dipimpin orang yang tidak memenuhi syarat. OJK jangan main-main dengan uang rakyat,” tegas Syaid di Medan, Jumat (29/8).
Menurut Benny, secara regulasi pengusulan ini juga cacat hukum. UU Perseroan Terbatas dan POJK Tata Kelola Bank secara tegas mensyaratkan calon komisaris memiliki kompetensi, integritas, serta rekam jejak perbankan. Firsal disebut jauh dari standar tersebut.
Lebih keras lagi, Benny mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera membatalkan pengusulan Firsal demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan daerah. “Jika OJK tunduk pada tekanan politik, maka jelas lembaga itu telah mengkhianati amanat rakyat dan UUD 1945,” ucapnya.
Benny juga menuntut Gubernur Sumut Bobby Nasution menarik kembali usulan Firsal demi menjaga marwah kepemimpinan daerah. “Gubernur harus ingat, Bank Sumut bukan perusahaan keluarga, bukan pula ATM politik. Ia adalah milik rakyat Sumut,” tegasnya.
Benny memastikan akan terus mengawal persoalan ini. “Jika pengusulan ini tetap dipaksakan, kami bersama rakyat Sumut akan turun ke jalan. Bank Sumut harus diselamatkan dari kepentingan politik sempit,” pungkasnya.
( Red )
