Korannusantara.id – BOGOR, Anggota DPR RI, Ketua MPR RI ke-15, sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan & Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan dukungan penuh KADIN terhadap ajakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan konsep Indonesia Incorporated.
Konsep ini merupakan pendekatan strategis di mana pemerintah dan pelaku usaha bersinergi di bawah satu visi dan satu komando kepemimpinan nasional.
“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal sangat jelas bahwa ke depan, tidak boleh lagi ada ego sektoral antara kementerian dan lembaga, termasuk antara pemerintah dan dunia usaha. Kita harus satu gerak, satu irama, di bawah komando presiden.
Inilah pesan inti Indonesia Incorporated yang ingin diwujudkan Presiden Prabowo,” ujar Bamsoet usai mengikuti pembekalan Retret KADIN 2025 oleh Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jumat (8/8/2025).
Acara tersebut dihadiri Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, para pengusaha senior seperti Aburizal Bakrie, James Riady, Franky Wijaya, MS Hidayat, Osman Sapta, Syarif Cicip Soetardjo, serta jajaran pengurus harian KADIN dan ketua KADIN provinsi se-Indonesia bersama asosiasi di bawah KADIN.
Bamsoet menjelaskan, Indonesia Incorporated sejatinya bukan hal baru di dunia. Jepang telah menerapkannya pasca Perang Dunia II dengan strategi keiretsu kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, dan industri. Korea Selatan juga sukses mengonsolidasikan kekuatan bisnis lewat konglomerasi chaebol yang didukung penuh negara.
“Indonesia Incorporated bukan sekadar jargon politik atau idealisme kosong, melainkan kebutuhan riil bangsa dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan kompetitif. KADIN siap berada di garis depan untuk mengonsolidasikan dunia usaha agar sejalan dengan kebijakan strategis pemerintah, demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan bermartabat,” tegasnya.
Bamsoet menilai, Indonesia membutuhkan peta jalan nasional berbasis kolaborasi lintas sektor yang konkret, disertai tolok ukur keberhasilan yang terukur. Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus di bawah Presiden yang bertugas mengoordinasikan implementasi Indonesia Incorporated, dengan melibatkan KADIN dan asosiasi dunia usaha dalam pengambilan keputusan strategis.
Ia juga menekankan pentingnya penataan ulang birokrasi dan BUMN agar tidak menjadi “pemain ganda” yang justru mengganggu dinamika pasar.
“BUMN sebaiknya hanya bergerak di sektor-sektor strategis dan tidak bersaing langsung dengan swasta di sektor yang sudah kompetitif. Peran BUMN harus diubah menjadi katalisator pertumbuhan, bukan penghambat efisiensi,” pungkas Bamsoet.
( Red )
