Korannusantara.id, Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto menggelar rapat mendadak bersama sejumlah pejabat, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025) malam. Rapat yang berlangsung itu membahas kasus beras oplosan yang beredar di pasaran. Presiden RI, Prabowo meminta jajaran aparat penegak hukum dan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran beras oplosan dan menindak tegas para pelaku.
Merespon hal tersebut, Analis Politik dan Pemerhati Sosial, Nasky Putra Tandjung, apresiasi dan mendukung penuh langkah cepat, tegas dan terukur Presiden RI, Prabowo Subianto langsung memerintahkan aparat penegak hukum (APH) yakni Kapolri dan Jaksa Agung agar segera usut tuntas serta menindak tegas para pelaku praktik kecurangan pengoplos beras bermerek yang tidak sesuai dengan standar mutu yang merugikan masyarakat dan negara.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Kami apresiasi ketegasan dan komitmen Presiden RI, Prabowo beserta jajaran Kabinet Merah Putih, Polri hingga Kejagung dalam membongkar, usut tuntas dan tindak tegas praktik kecurangan pengoplos beras standar mutu yang sangat merugikan petani, masyarakat dan negara,” ujar Nasky dalam wawancaranya pada wartawan, pada Kamis (31/7/2025).
Merujuk rilis resmi Satgas Pangan Polri, kerugian konsumen akibat pengoplosan beras premium mencapai Rp.99.35 triliun per tahun. Sedangkan, Dari hasil pemeriksaan Kementan ada 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50 persen. “Artinya, ini bukan lagi pelanggaran kecil, tetapi kejahatan ekonomi skala besar. Ini adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime),” sambung Nasky.
“Maka karena itu, Nasky menekankan pentingnya kehadiran pemerintah, aparat penegak hukum (APH) di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan petani, khususnya dalam menanggulangi isu-isu krusial yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Kehadiran Pemerintah saat ini di lapangan akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kerja keras Pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nasky juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo menyebut tindakan mengoplos beras merupakan bentuk pengkhianatan kepada bangsa dan masyarakat.
“Oleh sebab itu, Kami mendukung penuh instruksi tegas Presiden Prabowo agar Polri dan Kejagung segera usut tuntas dan tindak tegas para pelaku pengoplos beras yang merugikan kehidupan masyarakat, petani dan negara adalah langkah yang tepat dan pro-rakyat kecil,” katanya.
Nasky menuturkan, Langkah ini membuktikan bahwa kehadiran pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) di wilayah-wilayah rawan, seperti wilayah pangan, ekonomi, investasi dan tempat-tempat yang sering terjadi aksi modus praktik kejahatan, sangat dibutuhkan masyarakat.
“Selain itu, Ia juga mengungkapkan, Ini merupakan wujud nyata kepedulian serta perhatian khusus Presiden Prabowo pada nasib petani dan rakyat dari jaringan kartel pangan yang telah lama merusak sistem distribusi pangan nasional,” katanya.
“Nasky melihat, Presiden Prabowo tidak pandang bulu dalam menindak kejahatan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Ini menjadi bukti nyata bahwa Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi di negri ini benar-benar hadir berpihak dan melindungi masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena nya, Founder Nasky Milenial Center berpendapat, Langkah tegas Prabowo tidak hanya sekadar menanggapi keluhan masyarakat, tetapi juga mengirimkan pesan penting bahwa semua pelanggaran hukum akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara berkeadilan dan profesional.
“Menurut Alumni Indef of school political economy Jakarta Nasky berpandangan, Temuan ini menegaskan bahwa modus praktik mafia pangan bukanlah sekadar isapan jempol, melainkan ancaman serius yang merugikan nasib petani, masyarakat dan negara,” tegasnya.
Sementara itu, Ia juga menyoroti bahaya beras oplosan bagi kesehatan, mengingat beras adalah makanan pokok sehari-hari mayoritas masyarakat yang harus dijamin kualitas dan keamanannya.
“Kalau beras yang masyarakat konsumsi kualitasnya buruk bahkan berbahaya, ini bukan cuma soal ekonomi lagi, tapi soal kesehatan masyarakat luas. Maka sudah seharusnya negara memastikan bahwa makanan masyarakat aman dari praktik curang dan berbahaya seperti ini,” imbuhnya.
Maka untuk itu, Sebagai bagian dari elemen Pemuda Indonesia, Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo beserta jajarannya.
“Ini adalah langkah konkret dan berani di tengah kuatnya kekuatan kartel pangan di negeri ini. Presiden menunjukkan keberpihakan kepada petani dan konsumen kecil, hadir sebagai pemimpin rakyat. Langkah tegas dan komitmen Pemerintah yang harus kita dukung bersama,” jelasnya.
Disisi lain, Ini menjadi momentum strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem distribusi pangan Indonesia.
“Lebih dalam lagi, Nasky menegaskan, bahwa perjuangan membangun kedaulatan pangan tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) saja. Seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa, petani, buruh, dan masyarakat sipil. Harus terlibat aktif dalam gerakan dan kerja-kerja mulia ini,” tutupnya. (red)
