Korannusantara.id – Tapanuli Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan keseriusannya dalam mengarus utamakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan birokrasi. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan “Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan”, yang digelar di Aula Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, pada Kamis (10/7/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, dan diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai daerah di Sumatera Utara, baik secara langsung maupun virtual (hybrid).
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menegaskan bahwa pemenuhan dan perlindungan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN sebagai pelayan publik. “Penguatan HAM bukan hanya soal pemahaman, tetapi implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Gus Irawan.
Acara ini juga menjadi ajang evaluasi capaian pelaporan Aksi HAM B04 dan persiapan pelaporan Aksi HAM B08 Tahun 2025, dengan harapan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar-pemerintah daerah dan provinsi dalam menyukseskan indikator Aksi HAM yang telah ditetapkan nasional.Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Desni Manik, dalam pemaparannya menyebut kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk mendongkrak pencapaian Aksi HAM di tingkat lokal dan provinsi.
“Sinergi antara pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan prinsip HAM benar-benar terimplementasi dalam kebijakan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Di hadapan peserta, Bupati Gus Irawan juga menekankan pentingnya nilai-nilai loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan HAM di lingkungan ASN.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan HAM harus tercermin dalam pelayanan publik yang adil, transparan, dan partisipatif.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut-Kepri, Kepala Biro Hukum Setda Provsu, para sekretaris daerah, pimpinan OPD se-Sumatera Utara, serta para narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi HAM.
Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi tonggak dalam membangun budaya birokrasi yang menghormati hak asasi manusia, serta memperkuat peran ASN dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang humanis dan berkeadilan.
(Ronald Harahap)
