Korannusantara.id – Surabaya, 9 Juli 2025, Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Jawa Timur menyampaikan pernyataan sikap keras terhadap dugaan keterlibatan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam kasus korupsi dana hibah yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pernyataannya, FABEM Jatim secara tegas menyatakan dukungannya kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus ini, bahkan menuntut penangkapan Khofifah apabila terbukti terlibat.
Khofifah dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK pada Kamis (10/7/2025) di Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari penyelidikan mendalam terkait dugaan penyimpangan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menjerat sejumlah pejabat dan pihak terkait.
Ketua Bidang FABEM Jawa Timur, Mas Ody, menyebut pemanggilan ini adalah momentum penting bagi KPK untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi semua warga negara, tanpa memandang jabatan atau pengaruh politik.
“Pemanggilan Khofifah besok adalah ujian besar bagi KPK. Ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar tidak pandang bulu. Kami mendesak agar KPK bertindak cepat, tegas, dan berani. Jika terbukti terlibat, Khofifah harus ditangkap dan diproses secara hukum tanpa kompromi,” ujar Mas Ody, Rabu (9/7/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa korupsi dana hibah adalah bentuk kejahatan terhadap rakyat, karena dana tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan publik, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan politik tertentu.
Pernyataan Sikap Resmi FABEM Jawa Timur:
1. Mendesak KPK memeriksa Khofifah secara objektif dan transparan, sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang adil dan profesional.
2. Menuntut KPK menangkap dan menetapkan Khofifah sebagai tersangka, apabila ditemukan bukti kuat keterlibatannya dalam kasus korupsi dana hibah.
3. Menolak segala bentuk intervensi politik atau tekanan dari pihak mana pun yang berupaya mengganggu independensi KPK dalam menangani kasus ini.
4. Menyatakan kesiapan untuk menggalang kekuatan moral rakyat Jawa Timur, guna mengawal jalannya proses penegakan hukum secara terbuka dan jujur.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika proses hukum ini terkesan dilambat-lambatkan atau dibajak oleh kepentingan politik, kami siap turun ke jalan. Aksi massa adalah opsi yang sangat mungkin kami tempuh demi memastikan keadilan ditegakkan,” tegas Mas Ody.
FABEM Jawa Timur juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk turut serta mengawal proses hukum ini secara kritis dan independen. Mereka menilai bahwa pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif jika masyarakat tidak bersatu melawan penyalahgunaan kekuasaan.
Sebagaimana diketahui, dugaan korupsi dana hibah yang menyeret sejumlah pejabat di Pemprov Jatim tengah menjadi perhatian publik. KPK sendiri telah melakukan serangkaian penggeledahan, penyitaan dokumen, serta pemeriksaan terhadap berbagai pihak, dan kini memanggil Gubernur Khofifah sebagai saksi kunci dalam kasus ini.
Masyarakat kini menanti keberanian KPK untuk membuktikan integritasnya dalam penanganan kasus besar ini. Desakan dari kelompok-kelompok sipil seperti FABEM Jatim menjadi tekanan moral sekaligus pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh dikompromikan oleh kekuasaan.
