Korannusantara.id – Padangsidimpuan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, yakni kantor utama PT DNG di Jalan Teratai dan kediaman pribadi pemilik perusahaan PT. DNG di Jalan Mawar, Padangsidimpuan Selatan. Pada Jumat pagi (4/7/2025)
Penggeledahan berlangsung sejak pukul 09.50 WIB dan dilakukan dalam penjagaan ketat aparat kepolisian. Sedikitnya 14 personel gabungan dari Korps Shabara, Propam, dan Reskrim Polres Padangsidimpuan diterjunkan untuk mengamankan lokasi. “Proses penggeledahan disaksikan langsung oleh Kepala Lingkungan III Padangsidimpuan Selatan, Dambon Siregar,” ujar sumber dari lokasi.
KPK menurunkan dua tim dari Jakarta lengkap dengan dua koper besar, yang diduga digunakan untuk mengangkut dokumen dan barang bukti penting. Tim penyidik datang dengan tujuh unit mobil Kijang Inova, yang sempat memicu kemacetan dan menarik perhatian warga sekitar. “Ramai kali, kami kira ada razia besar, rupanya KPK,” ujar seorang warga.
Penggeledahan ini disebut sebagai bagian dari pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Ginting.
Nama PT DNG mencuat karena diduga terlibat dalam proyek infrastruktur pembangunan jalan Sipiongot Paluta hingga perbatasan Labuhanbatu Selatan (Labusel), yang kini tengah diselidiki. Diduga kuat, proyek tersebut menjadi bagian dari bancakan korupsi antara pejabat dan pengusaha lokal.
Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait hasil dari penggeledahan di dua lokasi tersebut. Awak media masih menunggu pernyataan dari tim juru bicara KPK. Penggeledahan ini menambah sorotan publik terhadap upaya penegakan hukum di Sumatera Utara, terutama setelah kasus OTT yang menyeret Topan Ginting menimbulkan spekulasi adanya keterlibatan pihak lain di lingkaran kekuasaan.
Nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang disebut dekat dengan tersangka, turut mencuat di ruang publik.
Namun, hingga kini belum ada konfirmasi atau indikasi resmi keterlibatan gubernur dalam perkara tersebut.KPK disebut masih terus melakukan pendalaman untuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak lain yang berpotensi ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur ini.
(Ronald Harahap)
