Korannusantara.id – Bekasi, Komisi IV DPRD Kota Bekasi menyoroti rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja bidang ketenagakerjaan dalam 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.
Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Vinus pada 11–15 Juni 2025, tingkat kepuasan masyarakat hanya mencapai 66,13 persen dari total 800 responden — angka yang dinilai cukup rendah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, S.Kep., Ns., menyatakan bahwa hasil survei tersebut menjadi indikator kuat perlunya perbaikan menyeluruh terhadap kinerja Dinas Ketenagakerjaan, yang merupakan mitra kerja Komisi IV.
“Hasil ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat dari program ketenagakerjaan. Kami menilai belum ada langkah konkret dari Dinas Ketenagakerjaan dalam menekan angka pengangguran di Kota Bekasi,” ujar Wildan pada Jumat (20/6/2025).
Menurut Wildan, upaya yang dilakukan selama ini masih bersifat administratif dan belum menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan. Ia mendorong agar Dinas Ketenagakerjaan menerapkan strategi yang lebih agresif dan terukur dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
“Kami mendorong agar Dinas Ketenagakerjaan bekerja lebih ekstra. Harus ada inovasi dan langkah nyata, bukan sekadar rutinitas tahunan. Pengangguran di Kota Bekasi sudah jadi persoalan kronis,” tegasnya.
Wildan juga mengungkapkan bahwa dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Komisi IV akan mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program ketenagakerjaan yang telah berjalan. Selain itu, pihaknya akan merumuskan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Kota Bekasi.
Survei Vinus turut mengungkap sejumlah keluhan masyarakat terhadap sektor ketenagakerjaan, di antaranya:
Minimnya akses informasi terkait lowongan kerja,
Tidak meratanya pelatihan keterampilan kerja,
Kurangnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah.
Wildan berharap hasil survei ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan konkret dalam menjawab harapan publik.
“Semoga ini menjadi titik balik bagi semua pihak untuk lebih fokus dalam menangani persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh,” pungkasnya.
